Mediajatengonlen.com
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan Pandangan Umum Tentang Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015. Pandangan Umum disampaikan Dalam Rapat Paripurna DPRD Propinsi Jawa Tengah, tanggal 1 September 2015. Pandangan Umum disampaikan oleh Hadi Santoso, ST, MSi.
Berikut ini beberapa Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015.
Tahun 2015 merupakan tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, dengan fokus keberlanjutan kebijakan untuk meningkatkan infrastruktur dan kualitas pelayanan dasar menuju kemandirian wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
Terkait dengan beberapa target yang menjadi menjadi fokus pada Perubahan APBD tahun 2015 ini, sebagaimana disampaikan Gubernur dalam Pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD Jawa Tengah Tahun 2015, maka perlu penjelasan lebih detail mengenai langkah-langkah strategis yang dilakukan, misalnya:
Pertama, Bagaimana mengendalikan laju inflasi yang semakin tinggi (Juni 2014 terhadap Juni 2015 sebesar 6,36%)? Termasuk bagaimana mengendalikan harga komoditas pertanian yang saat ini sedang kurang baik di pasaran.
Kedua, Target pengganguran terbuka yang masih mencapai 5,31% (0,97 juta jiwa) dari target Tahun 2015 sebesar 4,93% - 4,62% yang dicanangkan. Langkah apa yang diambil ditengah lesu-lesunya ekonomi nasional dan dunia?
Ketiga, Target jumlah penduduk miskin yang masih belum tercapai sesuai target, sehingga kebijakan alokasi anggaran dalam Perubahan APBD tahun ini harus lebih fokus untuk mampu mengurangi angka kemiskinan sebesar 13,58%. Secara spesifik program apa yang bisa digunakan untuk mempercepat penurunan kemiskinan ini sebagai substitusi program hibah yang terkendala regulasi.
Keempat, Munculnya berbagai peraturan perundangan-undangan pokok yang baru terkait pemerintah daerah yang berimpilkasi pada kewenangan pemerintah daerah, maka F-PKS meminta agar segera dilakukan review RPJMD. Selain aspekpenyesuaian yuridis juga menekankan aspek kontekstual kebutuhan masyarakat dengan melibatkan semua stakeholder dan memasukkan pokok-pokok pikiran DPRD Jawa Tengah.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan Pandangan Umum Tentang Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015. Pandangan Umum disampaikan Dalam Rapat Paripurna DPRD Propinsi Jawa Tengah, tanggal 1 September 2015. Pandangan Umum disampaikan oleh Hadi Santoso, ST, MSi.
Berikut ini beberapa Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015.
Tahun 2015 merupakan tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, dengan fokus keberlanjutan kebijakan untuk meningkatkan infrastruktur dan kualitas pelayanan dasar menuju kemandirian wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
Terkait dengan beberapa target yang menjadi menjadi fokus pada Perubahan APBD tahun 2015 ini, sebagaimana disampaikan Gubernur dalam Pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD Jawa Tengah Tahun 2015, maka perlu penjelasan lebih detail mengenai langkah-langkah strategis yang dilakukan, misalnya:
Pertama, Bagaimana mengendalikan laju inflasi yang semakin tinggi (Juni 2014 terhadap Juni 2015 sebesar 6,36%)? Termasuk bagaimana mengendalikan harga komoditas pertanian yang saat ini sedang kurang baik di pasaran.
Kedua, Target pengganguran terbuka yang masih mencapai 5,31% (0,97 juta jiwa) dari target Tahun 2015 sebesar 4,93% - 4,62% yang dicanangkan. Langkah apa yang diambil ditengah lesu-lesunya ekonomi nasional dan dunia?
Ketiga, Target jumlah penduduk miskin yang masih belum tercapai sesuai target, sehingga kebijakan alokasi anggaran dalam Perubahan APBD tahun ini harus lebih fokus untuk mampu mengurangi angka kemiskinan sebesar 13,58%. Secara spesifik program apa yang bisa digunakan untuk mempercepat penurunan kemiskinan ini sebagai substitusi program hibah yang terkendala regulasi.
Keempat, Munculnya berbagai peraturan perundangan-undangan pokok yang baru terkait pemerintah daerah yang berimpilkasi pada kewenangan pemerintah daerah, maka F-PKS meminta agar segera dilakukan review RPJMD. Selain aspekpenyesuaian yuridis juga menekankan aspek kontekstual kebutuhan masyarakat dengan melibatkan semua stakeholder dan memasukkan pokok-pokok pikiran DPRD Jawa Tengah.
Post a Comment