Media Jateng Onlen Semarang.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan Pandangan Umum Tentang Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015. Pandangan Umum disampaikan Dalam Rapat Paripurna DPRD Propinsi Jawa Tengah, tanggal 1 September 2015. Pandangan Umum disampaikan oleh Juru Bicara Zen Adv.
Beberapa hal yang disampaikan antara lain bahwa Perubahan APBD pada hakekatnya merupakan respon kebijakan dari perubahan asumsi-asumsi dan proyeksi atau alokasi keuangan daerah. Pelaksanaan perubahan sekaligus pula hendaknya dipandang sebagai upaya penyelesaian terhadap perkembangan daan atau perubahan keadaan yang terjadi di mana perubahan atas keadaan tersebut mengharuskan APBD tahun berjalan direvisi.
Meski demikian, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa bermaksud menanyakan dokumen fisik Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan PPAS-P, yang telah tertuang dalam nota kesepakatan antara pemerintah provinsi jawa tengah dengan DPRD Provinsi nomor 133/tahun 2015 dan nomor 18/tahun 2015. Sebagai dasar penyusunan RAPBD Perubahan tahun anggaran 2015.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menandaskan beberapa aspek krusial dalam proyeksi perubahan APBD 2015, pertama, setiap penyusunan APBD, pemerintah hendaknya mengedepankan azaz manfaat yang sebesar besarnya demi tercapainya kesejeahteraan masyarakat. Sehingga penggunaan anggaran ini pada akhirnya mampu direalisasikan pemerintah Provinsi dengan baik. Kedua, kewenangan pengelolaan keuangan pada setiap satker pemerintah daerah harus mengedepakan akuntabilitas publik serta mampu menciptakan peningkatan kualitas pelayanan yang prima bagi masyarakat. Ketiga pengelolaan keuangan harus mampu dipertanggungjawabkan terutama kepada publik (legitimate) daro [ada sekedar kepatuhan atas perundang-undangan yang berlaku (legalized). Dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, pemangku kebijakan harus berani mengambil resiko agar anggaran APBD cepat terserap dan membantu kebijakan fiskal nasional.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan Pandangan Umum Tentang Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015. Pandangan Umum disampaikan Dalam Rapat Paripurna DPRD Propinsi Jawa Tengah, tanggal 1 September 2015. Pandangan Umum disampaikan oleh Juru Bicara Zen Adv.
Beberapa hal yang disampaikan antara lain bahwa Perubahan APBD pada hakekatnya merupakan respon kebijakan dari perubahan asumsi-asumsi dan proyeksi atau alokasi keuangan daerah. Pelaksanaan perubahan sekaligus pula hendaknya dipandang sebagai upaya penyelesaian terhadap perkembangan daan atau perubahan keadaan yang terjadi di mana perubahan atas keadaan tersebut mengharuskan APBD tahun berjalan direvisi.
Meski demikian, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa bermaksud menanyakan dokumen fisik Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan PPAS-P, yang telah tertuang dalam nota kesepakatan antara pemerintah provinsi jawa tengah dengan DPRD Provinsi nomor 133/tahun 2015 dan nomor 18/tahun 2015. Sebagai dasar penyusunan RAPBD Perubahan tahun anggaran 2015.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menandaskan beberapa aspek krusial dalam proyeksi perubahan APBD 2015, pertama, setiap penyusunan APBD, pemerintah hendaknya mengedepankan azaz manfaat yang sebesar besarnya demi tercapainya kesejeahteraan masyarakat. Sehingga penggunaan anggaran ini pada akhirnya mampu direalisasikan pemerintah Provinsi dengan baik. Kedua, kewenangan pengelolaan keuangan pada setiap satker pemerintah daerah harus mengedepakan akuntabilitas publik serta mampu menciptakan peningkatan kualitas pelayanan yang prima bagi masyarakat. Ketiga pengelolaan keuangan harus mampu dipertanggungjawabkan terutama kepada publik (legitimate) daro [ada sekedar kepatuhan atas perundang-undangan yang berlaku (legalized). Dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, pemangku kebijakan harus berani mengambil resiko agar anggaran APBD cepat terserap dan membantu kebijakan fiskal nasional.
Post a Comment