"Sangat disayangkan pemerintah tidak memberi contoh yang baik dalam pembangunan Underpass Jatingaleh. Sudah melanggar Permenhub No. 75/2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas juga tidak berwawasan lingkungan. Jika itu proyek swasta, pasti sudah diberi pita kuning oleh Satpol PP Kota Semarang. Dan anggota dewan juga ikut berkicau senyamannya., " ungkap pakar transportasi nasional Djoko Setijowarno kepada Sukarno (penulis buku, jurnalis, anggota PPWI dan pendiri Mediajatengonlen.com) di Semarang, 8 Oktober 2015.
Seyogyanya pembangunan tersebut harus berwawasan lingkungan dalam upaya mengembangkan kualitas manusia dan lingkungan. Jika hanya sekedar menitikberatkan mengurai kemacetan, keberadaan underpass tersebut akan rentan memicu peragam masalah di kemudian hari.
Persoalan yang muncul, seperti potensi kecelakaan dan pejalan kaki, meningkatnya kadar emisi gas buang, buruknya drainase, melupakan trotoar yang responsif terhadap masalah jender, lansia, anak anak.
Unsur humanis harus diterapkan, seperti menegaskan area pemisahan pengguna kendaraan bermotor dan tidak bermotor (pejalan kaki dan pesepeda), pemasangan marka dan rambu lalu lintas dengan benar. Ada unsur keberlanjutan dapat diterapkan dengan pertimbangan potensi bencana dan menanam pohon di sekitarnya untuk mengurangi emisi gas buang dari kendaraan bermotor yang melintas.
Keselamatan manusia harus menjadi hal utama dalam pembangunan tersebut, baik sedang maupun sesudah. Dalam proses pembangunan jangan muncul ancaman bagi pengguna jalan. Pembangunan trotoar yang ideal dengan standar lebar perlu diperhatikan. Jangan asal dibangun, asal ada, tapi sulit digunakan, karena tidak mengikuti kaidah atau pedoman pembangunan trotoar yang humanis. "Di tengah tingginya mobilitas manusia dan kendaraan bermotor di lahan yang terbatas, keselamatan manusia menjadi hal penting, " tegas alumni Undip dan ITB ini.
Seyogyanya pembangunan tersebut harus berwawasan lingkungan dalam upaya mengembangkan kualitas manusia dan lingkungan. Jika hanya sekedar menitikberatkan mengurai kemacetan, keberadaan underpass tersebut akan rentan memicu peragam masalah di kemudian hari.
Persoalan yang muncul, seperti potensi kecelakaan dan pejalan kaki, meningkatnya kadar emisi gas buang, buruknya drainase, melupakan trotoar yang responsif terhadap masalah jender, lansia, anak anak.
Unsur humanis harus diterapkan, seperti menegaskan area pemisahan pengguna kendaraan bermotor dan tidak bermotor (pejalan kaki dan pesepeda), pemasangan marka dan rambu lalu lintas dengan benar. Ada unsur keberlanjutan dapat diterapkan dengan pertimbangan potensi bencana dan menanam pohon di sekitarnya untuk mengurangi emisi gas buang dari kendaraan bermotor yang melintas.
Keselamatan manusia harus menjadi hal utama dalam pembangunan tersebut, baik sedang maupun sesudah. Dalam proses pembangunan jangan muncul ancaman bagi pengguna jalan. Pembangunan trotoar yang ideal dengan standar lebar perlu diperhatikan. Jangan asal dibangun, asal ada, tapi sulit digunakan, karena tidak mengikuti kaidah atau pedoman pembangunan trotoar yang humanis. "Di tengah tingginya mobilitas manusia dan kendaraan bermotor di lahan yang terbatas, keselamatan manusia menjadi hal penting, " tegas alumni Undip dan ITB ini.
Post a Comment