TARIF TOL GRATIS UNTUK ANGKUTAN LOGISTIK

TARIF TOL GRATIS UNTUK ANGKUTAN LOGISTIK
Oleh: Djoko Setijowarno
Pengamat transportasi, alumni Undip

Rencana pemerintah untuk menurunkan tarif tol untuk angkutan logistik, perlu diapresiasi.

Sebenarnya, masalahnya bukan di biaya tolnya, tetapi karena macet, sehingga produktifitas truk dan juga produsen jauh berkurang.

Tidak hanya diturunkan tarifnya, bila perlu digratiskan. Namun harus ada syarat yang lain, seperti kecepatan angkutan logistik minimal 40 km/jam. Dilarang ODOL (over dimensi over load).

Jika melanggar, denda setinggi tingginya. Bangun jembatan timbang sebagai alat kontrol ODOL. Jika ketahuan melanggar, keluarkan di pintu tol terdekat dan kenakan denda setinggi-tingginya.

Denda diberikan kepada pemilik barang, perusahaan angkutan dan pengemudi nya seperti yang diberlakukan di Korea Selatan.

Kemudian, terapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan.

Batas kecepatan ditetapkan paling rendah 60 km/jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 km/jam untuk jalan bebas hambatan (pasal 3).

Jika perlu, berikan jalur khusus angkutan barang di ruas tol dalam kota Jakarta, terutama ruas Tol Cikampek-Jakarta.

BUJT dapat diberi kompensasi masa konsesi ditambah atau menaikkan tarif tol untuk kendaraan pribadi.

Jangan tanggung-tanggung jika mengeluarkan kebijakan.
Bisa mengatasi ODOL, mengurangi jalan cepat rusak, menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, melancarkan arus lalu lintas di tol sesuai SPM Jalan Tol

Namun, apakah pemilik barang mau menerima kebijakan ini, lima diantaranya adalah BUMN.

Miris, Kebijakan Kapolri Dikencingi Oknum Bawahannya

Miris, Kebijakan Kapolri Dikencingi Oknum Bawahannya
Oleh: Wilson Lalengke, MSc, MA
Ketua Umum PPWI

Jakarta - Kalimat yang dipakai untuk artikel ini mungkin belum cukup menggambarkan situasi kongkrit terhadap perilaku "pembangkangan" beberapa oknum anggota Polri atas kebijakan Kapolri. Tapi saya berharap semoga judul di atas bisa memberi penjelasan singkat betapa bobroknya para oknum (walau jumlahnya semakin sedikit ya) bawahan Pak Tito Karnavian yang tega mengangkangi kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan sang pucuk pimpinan di institusi Polri kebanggaan Indonesia itu. Tidak tanggung-tanggung, oknum bawahan Kapolri yang kurang ajar terhadap atasannya itu tidak hanya di level-level penyapu rumput (tukang kepruk para demonstran), tapi juga ada di level penyandang bintang alias perwira tinggi.

Terdapat banyak sekali kasus yang menimpa rakyat, yang notabene adalah majikan para aparat polisi itu, yang diproses tidak sesuai peraturan perundangan yang ada, walaupun Pak Kapolri setiap saat mendengungkan kebijakan PROMOTER, Profesional, Modern, dan Terpercaya. Dengan berbagai dalih dan strategi, para oknum aparat, yang diduga bermental korup, terutama di unit reskrim dan lantas itu, mempermainkan aturan perundangan. Hasilnya, pihak yang salah bisa jadi benar; yang benar bisa jadi salah dan meringkuk di dalam sel.

Kasus paling gress yang ingin dikritisi dalam tulisan ini adalah kriminalisasi terhadap wartawan Jejak News, Ismail Novendra yang pada hari ini, Kamis, 15 Maret 2018, mengadukan nasibnya ke Sekretariat PPWI Nasional, di Jakarta. Korban kriminalisasi oknum Polda Sumatera Barat ini datang ke Jakarta, khusus menyampaikan surat pengaduan "Mohon Keadilan dan Perlindungan Hukum Atas Dugaan Kriminalisasi Pers" kepada berbagai pihak, antara lain ke Kapolri, DPR RI, Presiden, dan Kompolnas. Surat pengaduan yang sama juga disampaikan kepada Kadivpropam Polri.

Bagi saya, sebagai sahabat pewarta yang dilapori masalah ini, hal itu membuktikan bahwa di tubuh Polri masih bercokol oknum-oknum petinggi selevel Kapolda yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Masih belum dewasa dalam menyikapi persoalan warga yang berimplikasi langsung maupun tidak langsung terhadap dirinya.

Hal itu dapat dilihat dari sikap dan perilaku arogan, yang tercermin dalam kebijakan menggunakan aturan semau gue terhadap warga yang sekiranya memberitakan sesuatu yang terkesan minus yang terkait dengan si petinggi itu. Dari sekian aturan perundangan, dari sekian pasal, dan dari sekian argumentasi hukum yang tersedia, para oknum ini memilih aturan yang dipandang tidak akan menjerat mereka, dan menjadikan warga yang seharusnya benar menjadi tersalahkan alias terciduk atau tersangka.

Melihat fenomena tersebut, wajar jika ada pihak yang menyarankan agar Kapolri kita yang bertitel profesor doktor itu harus melakukan evaluasi terhadap para bawahan secara periodik, dan langsung mengambil tindakan tegas kepada para oknum Kapolda yang membangkang dan tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Kasus Ismail yang diproses hingga kini sudah P21 dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Padang, atas laporan dugaan pelanggaran pasal 310 dan 311 KUHP oleh seorang oknum direktur PT BMA, adalah contoh kongkrit perilaku "mengencingi" kebijakan Kapolri yang menandatangani nota kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Dewan Pers tentang "Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakkan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan." Lagi, sikap Polda Sumatera Barat yang ngotot memproses kasus, yang oleh Dewan Pers dinyatakan melalui suratnya nomor 555/DP/K/X/2017 sebagai "sengketa pemberitaan pers" yang oleh karenanya harus "diselesaikan melalui mekanisme penggunaan hak jawab dan hak koreksi," menunjukkan bahwa aparat di Polda ini mengalami disorientasi hukum akut, sehingga dengan gagahnya melakukan pelanggaran hukum, minimal telah melanggar kebijakan Kapolri sebagai atasannya. Orang-orang seperti ini amat berbahaya berada di institusi penegak hukum di republik ini.

Membaca fenomena "degradasi loyalitas" beberapa oknum bawahan Kapolri, banyak warga kemudian mengasumsikan bahwa secara makro, saat ini sedang terjadi program pembusukan terhadap Pemerintahan RI yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur, walau belum terlihat masif, melalui tingkah-polah aneh bin ajaib di tubuh institusi berseragam coklat itu. Kondisi ini perlu sekali menjadi perhatian semua pihak, terutama para pencinta NKRI dan pembela pemerintahan yang sah. Rakyat berharap agar Kapolri waspada dan segera melakukan tindakan antisipasi sebelum semuanya terlambat. Wallahu'alam... (WIL/Red)

SPRI Minta Kapolri Copot Kapolda Sumbar Terkait Kriminalisasi Wartawan

SPRI Minta Kapolri Copot Kapolda Sumbar Terkait Kriminalisasi Wartawan

Pelaksanaan Hari Pers Nasional di Kota Padang, Sumatera Barat yang dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan sejumlah menteri kabinet termasuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tito Karnavian, rupanya tidak memberi pencerahan bagi aparat penyidik Polda Sumatera Barat untuk menyelesaikan sengketa pers sesuai UU No.40 tahun 1999 tentang Pers.

Wartawan Koran Jejak News Ismail Novendra hingga kini tetap saja diproses sebagai tersangka dengan tuduhan pencemaran nama baik dan penghinaan terkait berita yang dimuatnya di koran Jejak News pada (28/8) tahun lalu.

"Untuk itu kami dengan tegas meminta Kapolri segera mencopot Inspektur Jenderal Polisi Fakhrizal dari jabatan sebagai Kapolda Sumbar," tandas Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia Heintje Mandagie dalam siaran persnya. Kapolda Sumbar, menurut Mandagi, memiliki conflict of interest terkait kasus ini karena ikut disebut dan dikaitkan dalam pemberitaan koran Jejak News yang diliput Ismail Novendra.

Mandagi juga menegaskan, dalam menangani kasus ini oknum penyidiknya bertindak tidak profesional karena menggunakan pasal pidana penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap sebuah karya jurnalistik yang dihasilkan Ismail Novendra.

Seharusnya Kapolda bisa memerintahkan penyidik menggunakan pasal-pasal di dalam UU Pers yang mengatur tentang hak jawab, hak koreksi, dan kewajiban koreksi dalam menangani sengketa pemberitaan pers, sehingga korban pemberitaan, dalam hal ini pimpinan PT Bone Mitra Abadi dapat menggunakan hak jawab di koran Jejak News untuk mengklarifikasi kasus yang dituduhkan kepadanya.

Lebih jauh dikatakan, Kapolda Sumbar tidak mengindahkan sama sekali Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kapolri terkait penanganan pengaduan perkara pemberitaan pers, karena penetapan Ismail Novendra sebagai tersangka pasti diketahui Kapolda karena ada aksi unjuk rasa penolakan keras dari wartawan rekan-rekan sejawat Novendra.

DPP SPRI menilai, Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kapolri tersebut memang tidak memiliki dasar hukum, terlebih kesepahaman tersebut dibuat antara Kapolri dengan Dewan Pers namun bukan dengan Jaksa Agung. Sehingga pada prakteknya Nota Kesepahaman tersebut tidak berjalan sesuai harapan, dan justeru pada prakteknya wartawan sering dikriminalisasi terkait pemberitaan pers.

Sementara itu, Dewan Pers sebagai lembaga yang dilahirkan oleh UU Pers dengan tujuan untuk mengembangkan kemerdekaan pers justeru tidak berbuat apa-apa ketika Ismail Novendra terancam dipidana. Surat permohonan bantuan yang dilayangkan Ismail kepada Dewan Pers agar dirinya tidak dipidana terkait pemberitaan hanya dijawab Dewan Pers dengan surat yang berisi penjelasan dan saran. Tidak ada tindakan bantuan dari Dewan Pers untuk menghentikan upaya penyidik Polda Sumbar mempidanakan karya jurnalistik yang dibuat Ismail Novendra, padahal dalam kasus ini kemerdekaan pers jelas-jelas tercederai.

Bagi SPRI sesunggunya Kapolri tidak perlu membuat Nota Kesepahaman dengan Dewan Pers jika semua penanganan sengketa pers merujuk pada UU Pers karena sudah ada Yurisprudensi putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung RI terhadap mantan Pemred Majalah Tempo Bambang Harymurti. Ketika itu Mahkamah Agung memutuskan membebaskan Bambang dengan pertimbangan bahwa UU Pers adalah Lex Spesialis atau aturan khusus di atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan kasasi MA itu juga untuk melindungi kebebasan pers dan tugas-tugas kewartawanan.

"Mengacu dari keputusan tersebut seharusnya Kapolri dan Jaksa Agung lah yang paling tepat membuat nota kesepahaman agar di kemudian hari tidak terjadi lagi kesalahan yang sama dalam penanganan kasus sengketa pers,  sehingga kemerdekaan pers benar-benar dijamin oleh aparat penegak hukum bukannya Dewan Pers yang selama ini terbukti gagal menegakan kebebasan pers," ujar Mandagi mengusulkan.

REVITALISASI ANGKUTAN UMUM HARUS SEGERA DILAKUKAN

REVITALISASI ANGKUTAN UMUM HARUS SEGERA DILAKUKAN
Oleh: Djoko Setijowarno
Pengamat Transportasi, alumni Undip Semarang.

Pembangunan infratruktur transportasi di Indonesia terjadi peningkatan. Panjang jalan termasuk jalan tol dan jalan rel meningkat. Jumlah bandara, stassiun, pelabuhan dan terminal bertambah, baik kuantitas maupun kualitasnya. Jumlah trayek penerbangan, kapal laut, kereta tidak ketinggalan makin bertambah.

Namun hanya satu pembangunan yang kian menurun di Indonesia, yakni angkutan umum berbasis jalan.

Data Kemenhub menunjukkan tren peran angkutan umum 5% (tahun 2000), 52% (tahun 2002), 20% (tahun 2010), dan (16%). Load factor rata-rata 35%, kecepatan 15,6%. Penyebabnya, lebih menyukai sepeda motor, keberadaan angkutan daring. Menurunnya kinerja angkutan dan menjadi tidak handal serta berbiaya besar dibanding moda lain.

Akibat buruknya layanan angkutan umum, publik mudah tertarik adanya angkutan bertarif murah, seperti ojek on line dan taksi on line. Karena tidak mungkin angkutan sejenis itu murah, tanpa ada intervensi subsidi. Pasti ada suatu yang tidak banyak diketahui publik. Jika mau murah, ya gunakan angkutan umum yang disubsidi, seperti Bus Transjakarta dan KRL Jabodetabek.

Dampak lain, subsidi BBM dinikmati 93% kendaraan pribadi (53% mobil dan 40% sepeda motor), angkutan umum hanya menikmati 3%. Data Korlantas (2016), angka kecelakaan terbesar sepeda motor (71%), berdasar usia, 78% korbannya pada usia produktif (16-50 tahun).

Revitalisasi angkutan umum di seluruh Indonesia harus segera dilakukan untuk memulihkan ke kondisi semula.

Dukungan regulasi sudah ada, baik dari UU LLAJ (pasal 138, 139 dan 185). Demikan pula dalam. RPJMN 2015-2019, serta Rencana Strategis Nasional Kementerian Perhububungan 2015-2019.

Kelembagaan disempurnakan menuju konsep pemerintah membeli pelayanan (buy the service). Subsidi harus diberikan pada pengoperasian angkutan umum, bisa melalui APBN, APBD, atau swasta.

Dari sisi pelayanan harus ada evaluasi trayek (rerouting), konversi dan modernisasi armada, orientasi pada pelayanan bukan pada pendapatan (customers oriented service).

Keberhasilan angkutan umum adalah kualitas angkutan feeder (pengumpan). Angkutan pengumpan menggunakan bus yang bisa menjangkau kawasan perumahan dan permukiman. Mulailah pembangunan angkutan umum dengan mengelola bus dengan baik.

Memang untuk mewujudkannya diperlukan political will, penentu kebijakan harus hadir untuk memberikan pelayanan transportasi umum yang efisien bagi masyarakat.

Bank Wakaf Mikro Diresmikan di Banten

Bank Wakaf Mikro Diresmikan di Banten

Presiden Joko Widodo kembali meresmikan program Bank Wakaf Mikro. Kali ini giliran Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang mendapatkan kesempatan dikunjungi Presiden pada Rabu, 14 Maret 2018.

"Tadi saya telah melihat aktivitas Bank Wakaf Mikro. Saya bertemu dengan pengurus dan nasabah yang telah diberi pinjaman dari Bank Wakaf Mikro ini. Saya menangkap ada sebuah motivasi dan dorongan kuat dari ibu-ibu untuk menambah penghasilan keluarganya lewat Bank Wakaf Mikro," kata Presiden.

Seperti diketahui, Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang didirikan atas izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan tanpa agunan kepada masyarakat di tingkat mikro dengan nilai maksimal Rp3 juta dan biaya administrasi hanya 3 persen. Presiden melanjutkan, program ini dibuat dengan harapan dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang kesulitan mendapat akses pembiayaan dari perbankan untuk mengembangkan usahanya.

"Bayangkan dengan bank biasa, bank konvensional, bunganya 12 persen, apalagi ke rentenir bunganya bahkan bisa sampai 60 persen. Inilah yang harus kita cegah, lingkungan ponpes bisa memberi manfaat ekonomi," lanjut Presiden.

Sebelum mendapatkan pembiayaan tersebut masyarakat yang mengajukan pinjaman ke Bank Wakaf Mikro juga akan mendapatkan pendampingan. Presiden melanjutkan, proses pendampingan dan pembiayaan Bank Wakaf Mikro dilakukan dalam bentuk kelompok. Tiap kelompok nasabah terdiri dari 3-5 orang. Tiap kelompok mendapat pelatihan wajib selama 5 hari berturut-turut dan kemudian ada pertemuan mingguan.

"Sebelum meminjam ada ikrar, pengajian. Inilah sebuah proses _gandeng renteng_. Kami harapkan Bank Wakaf Mikro ada di seluruh pesantren di republik ini. Hari ini di Banten, sebelumnya Jawa Timur, lalu sebelumnya lagi di Cirebon," ujar Kepala Negara.

Presiden juga mengatakan bahwa selain Bank Wakaf Mikro, pemerintah mulai tahun lalu melakukan redistribusi aset. Ini merupakan program pemberian aset-aset negara kepada baik ormas, pesantren, atau individu. Presiden memberi contoh pemberian 80 hektar tambak di Muara Gembong, Bekasi.

"Itu saja sudah besar sekali. Apalagi kalau ada 11 ribu hektar. Saya kemarin _ngecek_ 80 hektar, awalnya gagal, udangnya kena penyakit. Insyaallah setelah ketemu jurusnya akan lebih baik. Hitung-hitungan kita dari Bank Mandiri, karena setiap hektar diberi pinjaman Rp170 juta, dalam 1 bulan _income_ yang diterima Rp26 juta sampai Rp27 juta. Pekerjaan tambak memerlukan kerja dari hati. Karena ini menyangkut nyawa udang, bandeng. Cek makanannya, cek oksigen melalui kincir angin yang sudah disiapkan," katanya.

Selain itu, bentuk redistribusi aset lainnya adalah pemberian tanah. Jumat, 9 Maret lalu, Presiden menyerahkan hak kelola hutan sosial di Jawa Timur. Penyerahan ini mencakup lahan seluas 8.995,8 hektare dengan rincian 1.494,2 hektare untuk penerima di Kabupaten Bojonegoro, 1.399,6 hektare untuk Kabupaten Blitar, dan 6.092 hektare untuk Kabupaten Malang.

"Minggu lalu kita telah membagikan 1.400 hektar konsesi yang kita berikan kepada rakyat untuk ditanami jagung. Sengon silakan, kacang silakan. Ini yang juga yang akan terus kita bagi. Pembagian itu bukan cuma-cuma. Harus memberikan tanah yang produktif. Tanah ada tapi tak asal kita bagi," pungkas Presiden.

Sebelum melanjutkan perjalanan, Presiden meninjau Rusun Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia/Pimpinan Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara KH Ma’ruf Amin dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

Dewan Bisnis AS-ASEAN Bantu Tingkatkan Investasi di Indonesia

Dewan Bisnis AS-ASEAN Bantu Tingkatkan Investasi di Indonesia

Naiknya peringkat kemudahan berusaha di Indonesia diapresiasi oleh Dewan Bisnis Amerika Serikat (AS)-ASEAN. Hal tersebut diungkapkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan Presiden/CEO Dewan Bisnis AS-ASEAN Alexander Feldman di Istana Merdeka pada Selasa, 13 Maret 2018.

"Ya, ini apresasi atas apa yang sudah dilakukan dan naiknya peringkat kemudahan berusaha kita. Kemudian mereka menyampaikan beberapa komitmennya untuk tetap meneruskan investasi," ujar Menteri Perdagangan.

Seperti diketahui, dalam "Doing Business 2018" yang diterbitkan akhir Oktober 2017 lalu, peringkat Indonesia naik dari posisi 91 pada tahun 2017 ke posisi 72 untuk tahun 2018.

Alexander Feldman sendiri menyampaikan bahwa Dewan Bisnis AS-ASEAN merupakan representasi bisnis AS di wilayah Asia Tenggara. Adapun kedatangannya menemui Presiden kali ini adalah untuk berdiskusi mengenai pengalaman industri AS di Indonesia secara luas dan hal-hal yang berubah beberapa tahun terakhir.

"Tujuan kami adalah untuk membantu meningkatkan investasi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dan bekerja sama mempromosikan Indonesia sebagai tujuan investasi AS," ujar Alexander.

Menurutnya, kerja sama dengan Indonesia merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang. Pihaknya juga berupaya untuk mematuhi ketentuan dan peraturan agar bisnis yang dijalankan kondusif.

Sementara itu Menteri Perdagangan juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan terus melakukan reformasi ekonomi dan penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan investasi. Dia juga menyebutkan penilaian pebisnis AS yang disampaikan Alexander Feldman mengenai peningkatan _rating_ kemudahan berusaha di Indonesia dan reformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah berada di jalur yang positif.

"Mereka memberikan dan menyampaikan dukungan serta komitmen untuk tetap melakukan dan meningkatkan bisnisnya. (Perspektif mereka atas Indonesia) masih bagus sekali," kata Menteri Perdagangan.

Dalam pertemuan tersebut, selain Menteri Perdagangan, Presiden Joko Widodo turut didampingi oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir.

Senator asal Lampung Berikan seminar “Wawasan Kebangsaan” dan Peduli Wujudkan Masyarakat Gemar Membaca

Senator asal Lampung Berikan seminar “Wawasan Kebangsaan” dan Peduli Wujudkan Masyarakat Gemar Membaca

Disela kesibukannya sebagai seorang Anggota DPD RI dari Provinsi Lampung, Ir Anang Prihantoro berkesempatan memberikan materi tentang Wawasan Kebangsaan usai pelantikan Pengurus DPD dan DPC PPWI di Lampung. Seminar yang diikuti ratusan mahasiswa, pelajar  serta peserta undangan, dilaksanakan di Gedung Pusiban Pemprov Lampung, Kamis (08/03).

“Saat Indonesia genap berusia 100 tahun, munculah Ide, wacana dan gagasan “Generasi Emas 2045”. Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif (15-64 tahun )”, ujar pria lulusan S1 Fakultas Pertanian Universitas Lampung ini. Di era inilah yang ditekankan pada mahasiswa dan pelajar yang merupakan bagian dari generasi itu untuk mempersiapkan diri dari sekarang, agar terwujud program tersebut.

Selain itu beliau juga memberikan motivasi pada para pelajar dan mahasiswa, dengan memegang prinsip “Kita Bisa” dan jangan mudah menyerah. Prinsip itulah yang selama ini ia pegang teguh, hingga sekarang menjadi anggota DPD RI asal Lampung. Diakhir acara, beliau membagikan buku bagi peserta seminar yang mengajukan pertanyaan untuk  beliau sebagai wujud kepeduliaannya terhadap program “Wujudkan Masyarakat Gemar Membaca”

Dalam acara seminar tersebut suasana peserta sangat bersemangat dan antusias.

Ketua Umum PPWI Minta Polri Tidak Alergi Terhadap Kritik

Ketua Umum PPWI Minta Polri Tidak Alergi Terhadap Kritik

JAKARTA - Terkait penjemputan paksa 2 orang jurnalis Jon Roi Tua Purba dan Lindung Sibaban dari Media Online oleh Kepolisian Daerah Sumut pada (6/3/2018) lalu, Ketua Umum PPWI Nasional Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA ikut memberikan statemen atas kasus tersebut.

Menurut alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, Polri tidak boleh resisten terhadap kritik jika ingin tetap dihormati dan disegani rakyat pejabat tidak semestinya berlindung di balik argumentasi "pencemaran nama baik" terhadap sikap dan perilaku mereka walaupun hanya dalam bentuk dugaan-dugaan publik.

"Ingat, kalian dibayar mahal oleh rakyat, sehingga segala gerak-gerik anda sudah seharusnya terbuka untuk menjadi obyek perhatian rakyat setiap saat, tanpa jeda sedetikpun," ungkap Ketua Umum Nasional PPWI Wilson Lalengke kepada wartawan melalui press rilisnya hari Ahad (11/3/2018) di Jakarta.

Sambung alumni dari tiga universitas terbaik di Eropa itu, kalau tidak mau jadi perhatian publik yaa jangan berada di posisi yang dibayar rakyat itu dong. Pulang kampung saja jadi petani, menyatu bersama kita rakyat biasa dan balik memperhatikan dan mengkritisi para pejabat yang kita bayar hidupnya itu.

Wilson menjelaskan, arogansi oknum Kapolda Sumut yang menjemput paksa warga akibat pemberitaan di Medan itu akan menjadi catatan buruk para pekerja media massa terhadap polri secara keseluruhan. Bintang dua masih alergi kritik?

"Tanggalkan saja bintang duanya itu boss, tidak berbanding lurus dengan kondisi kedewasaan seorang pejabat pengayom masyarakat," pungkas Wilson yang juga merupakan trainer jurnalistik bagi ribuan anggota TNI, Polri, guru, mahasiswa, dan masyarakat umum di berbagai daerah di Indonesia.

Penjemputan paksa itu berkaitan dengan pemberitaan yang membuat Kapolda Sumut Irjen Pol.Paulus Waterpauw merasa dicemarkan nama baiknya.

Dua Jurnalis yakni Jon Roi Tua Purba dijemput paksa di kediamannya untuk diperiksa atas berita terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw dari seorang pengusaha di Medan.

Termasuk rekannya Lindung Silaban yang juga dijemput petugas Polda Sumut pada Selasa 6 Maret 2018 pukul 21.00 wib, dan diperiksa sebagai Pemimpin Redaksi media online sorotdaerah.com.

Kepengurusan DPD PPWI Lampung dan DPC PPWI Bandar Lampung Resmi Dilantik

Kepengurusan DPD PPWI Lampung dan DPC PPWI Bandar Lampung Resmi Dilantik

Bandar Lampung-
Jajaran Kepengurusan DPD PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia) Masa Bakti 2017 - 2022 resmi dilantik dan dikukuhkan di Bandar Lampung, Kamis, 8 Maret 2018.

Peresmian dan pengukuhan pengurus DPD PPWI Lampung yang dilaksanakan mulai pukul 08.00 wib di Gedung Pusiban, Kantor Pemprov Lampung tersebut bersamaan dengan pelantikan DPC PPWI Kota Bandar Lampung.

Upacara pelantikan dihadiri langsung oleh Ketua Umum PPWI  Nasional, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, yang sekaligus bertugas melantik kedua kepengurusan di Lampung tersebut. Acara ini turut dihadiri dan disaksikan pejabat di Lingkungan Provinsi Lampung, diantaranya PJ. Gubernur Lampung yang diwakili oleh Kadis Infokom Pemprov Krisna Putra, Danrem 043 Garuda Hitam yang diwakili oleh Kapenrem 043/Gatam Mayor  Czi I Made Arimbawa, Kapolda Lampung yang diwakilkan oleh Kombes Pol Solichin, Walikota Bandar Lampung yang diwakili oleh Kadis Infokom Pemkot Bandar Lampung, Anggota DPD RI dari Provinsi Lampung, Ir. Anang Prihantoro serta 200-an undangan dari kalangan mahasiswa, pelajar, guru, ormas pemuda dan rekan pers di Kota Bandar Lampung.

Para pengurus DPD PPWI Lampung periode 2017-2022 yang dilantik beberapa hari lalu diketuai oleh Edi Suryadi, SE, seorang aktivis antikorupsi yang juga aktif menulis di Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI). Sedangkan kepengurusan DPC PPWI Kota Bandar Lampung dipimpin ketuanya Sudirman atau yang akrab dipanggil Buyung. Dalam kesehariannya, Bang Buyung adalah seorang kontraktor dan aktivis sosial yang sangat peduli dalam kemajuan Provisinsi Lampung, Kota Bandar Lampung pada khususnya.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PPWI Nasional Wilson Lalengke menjelaskan bahwa PPWI adalah suatu organisasi yang mewadahi setiap warga masyarakat tanpa melihat latarbelakang masing-masing, yang aktif menjalankan fungsi jurnalistik dalam berbagi informasi sesama warga. Setiap warga Negara berhak memberitakan atau mempublikasikan suatu peristiwa kepada seluruh elemen masyarakat dan tentunya untuk tujuan kemajuan bangsa dan negara. Wilson menegaskan juga bahwa penguasaan terhadap informasi sangat penting bagi setiap orang. “Siapa mengusai Informasi, maka dia mengusai dunia," ujar alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Seusai pelantikan, acara tersebut dilanjutkan dengan seminar Wawasan Kebangsaan yang bertema "Meningkatkan Moralitas Generasi Muda dengan Jiwa Pergerakan Baru", menghadirkan pemateri Ir. Anang Prihantoro, selaku Anggota DPD RI dari Provinsi lampung. Dalam paparannya Ir. Anang Prihantoro, mengobarkan semangat perubahan dengan motto "Kita Bisa", yang disambut kompak dan antusias oleh seluruh peserta seminar yang diikuti ratusan mahasiswa dan pelajar ini.

Selain itu juga diadakan sosialisasi tentang bahaya Narkoba dengan pembicara dari BNNP Lampung, mengingat bahaya narkoba mengancam generasi muda penerus bangsa. (Red)

REVITALISASI ANGKUTAN UMUM BODETABEK

REVITALISASI ANGKUTAN UMUM BODETABEK
Oleh : Djoko Setijowarno
Pengamat Transportasi, alumni Undip.

Jumlah penduduk Jabodetabek 31.077.315 jiwa dengan 24.897.391 kendaraan bermotor. Kendarasn bermotor tersebut terdiri 2% angkutan umum, 23% mobil pribadi dan 75% sepeda motor (Rencana Induk Transportasi Jabodetabek).

Total pergerakan di Jabodetabek tahun 2025 sebesar 47,5 juta per hari. Pergerakan dalam kota Jakarta 23,42 juta orang per hari. Pergerakan komuter 4,06 juta orang per hari dan pergerakan melintas Jakarta dan internal Bodetabek 20,02 juta orang per hari.

Permasalahan sekarang adalah tingkat kemacetan semakin tinggi, sepeda motor makin dominan, angkutan umum makin menurun. Peran angkutan umum massal baru mencapai 2-3%, KRL 3-4%. Infrastruktur angkutan massal sangat terbatas, pengadaan bus dan KRL masih belum memenuhi perjalanan. Minimnya pendanaan angkutan umhm, khususnya di Kawasan Bodetabek.

Di Jabodetabek sudah tersedia jaringan KRL Jabodetabek dan Bus Transjakarta. Tahun 2012 baru 6 koridor, sekarang sudah 80 koridor termasuk 13 jalur busway.

Tahun 2013, rata-rata 431.886 penumpang per hari. Tahun 2017 sudah meningkat rata-rata 993.992 penumpang per hari. Ada peningkatan 230%.

Menambah kapasitas KRL sudah sulit dilakukan, karena hampir semua rangkaian sudah 19-12 kereta untuk setiap rangkaian. Menanvah frekuensi perjalanan, terhambat perlintasan sebidang dengan jalan raya.

Salah satunya memperpanjang jaringan pelayanan KRL hingga Cikarang. Sekarang sudah dilakukan, tapi belum bisa maksimal, karena jalur dwi ganda belum selesai terbangun.

Di sisi lain upaya untuk meningkatkan pengguna angkutan umum sesuai Rencana Induk Transportasi Jabodetabek 40% (2019) dan 60% (2039) dibangunlah LRT Jabodebek dan LRT Jakarta.

Upaya lain masih bisa dilakukan dengan memperpanjang layanan Bus Transjakarta hingga kawasan Bodetabek. Juga memberikan layanan angkutan umum yang tersedia di seluruh kawasan perumahan di Bodetabek.

Layanan bus hingga seluruh kawasan perumahan bisa dioperasional pada jam sibuk masuk hingga pusat Kota Jakarta. Pada jam tidak sibuk cukup singgah di stasiun KRL terdekat.

Kesalahan masa lalu, jika ada pengembang membangun kawasan perumahan tidak diwajibkan menyediakan rute sarana angkutan umum. Akibatnya penduduk daerah penyangga Jakarta (Bodetabek), rata rata terbesar membawa kendaraan pribadi yang sebagian besar melalui jalan tol.

Jalan non tol sudah tidak sanggup lagi menerima limpahan volume kendaraan yang begitu besar dan cepat tumbuh.

Program ganjil genap di akses gate tol adalah salah satu upaya untuk mengurangi kendaraan pribadi ke Jakarta dan mengalihkan penumpang dengan angkutan umum.

Penerapan ganjil genap tidak hanya di Bekasi tetapi dapat untuk semua akses pintu masuk tol di kawasan yang lain, Tangerang, Bogor dan Depok.

Belajar dari kasus KRL Jabodetabek tahun 2013, ketika mulai ada pembenahan. Banyak pihak menolak, bahkan demo di beberapa stasiun. Namun dengan berjalannya waktu, pelayanan makin bagus, publik akhirnya banyak yg beralih menggunakan KRL. Target tercapai, kualitas layanan terus ditingkatkan. Kata kuncinya, komitmen yang kuay dari regulator untuk berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas angkutan umum.

Pilihan revitalisasi angkutan umum di Kawasan Bodetabek mutlak harus segera dilakukan, supaya kemacetan di perkotaan bisa berkurang. Udara makin nyaman, publik makin senang, lalu lintas makin lancar.

RUNK GAGAL TANPA KOMANDO

RUNK GAGAL TANPA KOMANDO
Oleh: Djoko Setijowarno
Pengamat transportasi, alumni Undip Semarang.

Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) (2011-2035) merupakan amanat pasal 203 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pendekatan dilakukan dengan lima pilar keselamatan, meliputi manajemen keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan dan penanganan korban pasca kecelakaan.

Visinya adalah keselamatan jalan terbaik di Asia Tenggara melalui penguatan koordinasi.

Pada 2010, angka kematian di jalan raya per 10.000 populasi adalah 13,15. Targetnya, pada 2020 menjadi 6,57 penurunan 50%. Dan tahun 2035 sebesar 2,63 (turun 80%).

Data tahun 2010, korban meninggal 31.234 jiwa. Tahun 2016, korban meninggal 25.859 jiwa. Sulit mencapai penurunan 50% di tahun 2020. Dapat dikatakan gagal.

RUNK didukung oleh Bappenas, Kemenhub, Kemen. PUPR, Kemenristek Dikti, Kemenperin, Kepolisian RI, Kemendiknas, Kemenkes, Kemenkominfo, dan Kemenkeu. Namun, belum tahu siapa yang mengkoordinir program ini. Akibatnya, masing kementerian dan lembaga menjalankan program tanpa ada koordinasi yang berkesinambungan.

Dampak kecil tidak tercapainya RUNK dan kurang tersosialisasi adalah ketika ada *larangan mendengarkan musik dan aktivitas merokok selama berkendara* menjadi ribut semua. Padahal itu bagian kecil dari upaya mengurangi kecelakaan untuk menjaga keselamatan pemakai jalan.

Kalau musik dalam mobil perlu penelitian mendalam. Kalau pengguna telepon seluler tanpa speakerphone sudah banyak hasil riset yang menunjukkan bahaya dan peningkatan risiko kecelakaan.

Di dalam UU LLAJ, sudah mengamanatkan, bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (pasal 58). Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi (pasal 106).

Sudah banyak kecelakaan yang diakibatkan memasang gawai di dashboard dan menggunakan earphone, sehingga dapat menganggu konsentrasi pengemudi saat berkendara. Apalagi mengendarai sepeda motor yang konsentrasinya melebihi mengemudikan kendaraan roda empat, harus menjaga keseimbangan, belum pernah ditilang.

Hampir semua pengemudi ojek sepeda motor daring sekarang ini melakukan hal itu. Sambil mengemudi juga melihat gawai di dashboard jika ada panggilan calon penumpang. Berkomunikasi dengan earphone yang digunakan.

Sungguh membahayakan dan tidak sedikit sudah mengakibatkan kecelakaan di jalan raya. Target point menjadi pemicunya. Terlebih sekarang persaingan mencari penumpang makin ketat, jumlah driver ojek daring bertambah, sementara pemesan tidak banyak bertambah.

Sanksi tegas dapat diterapkan pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750 ribu bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan (pasal 283).

Berupaya menjadikan keselamatan merupakan bagian dari kehidupan.

PRAJURIT TNI-KEMENKES BAHU MEMBAHU DALAM FASE PENDAMPINGAN DI ASMAT

PRAJURIT TNI-KEMENKES BAHU MEMBAHU DALAM FASE PENDAMPINGAN DI ASMAT

Distrik Akats merupakan salah satu distrik yang letaknya terdekat dari Agats kab. Asmat, Walaupun demikian di Puskesmat (PKM) Ayam distrik Akat ini masih  belum mempunyai dokter umum disamping keterbatssan fasilitas lainnya. Kondisi ini lah yg membuat Dantim III Satgaskes TNI mengirimkan salah satu dokter terbaiknya beserta tim pendampingan dari kemenkes. Tim ini dipimpin oleh  Lettu Ckm dr. Arief Fakhrizal, sedang anggota terdiri dari dr. Hermanta, dan ahli gizi Luthfia dari kemenkes.
Keterbatasan sarana prasarana di PKM tersebut tdk menghalangi tim satgaskes TNI beserta tim Kemenkes dalam melakukan pendampingan dan penguatan di PKM Ayam. PKM ini memiliki pelayanan rawat inap dgn 4 tmpt tidurr dan  melayani 11 kampung.

Dalam proses pendampingan dan penguatan PKM Ayam tersebut, selain tim satgaskes TNI dan Kemenkes di dampingi juga 1 org waltis dri 755/Yalet, 2 org perwakilan kemenkes, 1 org babinsa setempat, serta  2 personel PKM Ayam.  Tim melakukan sweeping vaksin campak, vit A, pelayanan  medis baik rawat jalan maupun rawat inap di PKM dan pemantauan status gizi di 4 kampung dan 4 sekolah yg ada di distrik akat.
Terbukti tim tersebut telah memberikan pelayanan penyuntikan vaksin campak kpda 302 anak, pemberian Vit A kpda 259 anak, pemantauan status gizi kpd 168 balita, dan memberikan pelayanan medis berupa pengobatan umum kpd  69 org.
Dari hasil pemantauan status gizi tersebut didapatkan 18 anak Gizi buruk, dan langsung ditangani dgn pemberian dan diajari cara membuat Formula 75/100 dan paket PMT/ Susu.
Kegiatan ini merupakan salah satu perwujudan dari 8 wajib TNI yaitu menjadi contoh dan mempelopori usaha2 untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya.
TNI adalah rakyat, rakyat adalah TNI, ungkap Kapendam XVII/Cend
Kolonel Inf Muhammad Aidi dalam pers release tersebut.

PUSKES TNI BERIKAN LAYANAN PRIMER DI PUSKESMAS AGATS

PUSKES TNI BERIKAN LAYANAN PRIMER DI PUSKESMAS AGATS

Dr. Tri  Supriyanto, Sp.PD yang merupakan salah satu dari 19 anggota Tim III Satgakes yang diturunkan oleh Puskes TNI adalah seorang ahli Penyakit Dalam yang sehari-harinya bekerja sebagai dokter spesialis di RSAU dr. Dody Sardjoto Makassar.
Pada saat pergeseran Tim Kesehatan Lapangan ke sepuluh distrik tgl 25 Pebruari yang lalu maka semua dokter umum satgas bergerak ke distrik-distrik  sehingga tidak ada yang tersisa di Agats. Sementara itu, Puskesmas Agats yang merupakan satu-satunya pusat layanan primer di  Kota Agats tidak mempunyai dokter umum.
Dr. Aminuddin Harahap, Sp.A, M.Tr. Hanla selaku Dantimkes III memerintahkan dr. Tri untuk memberikan pelayanan di Puskesmas tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan walau bagaimanapun harus berjalan. Pertimbangan lain yang menjadi pertimbangan Komandan adalah di Tingkat layanan Lanjutan (RSUD AGATS) sudah ada dokter spesialis Penyakit Dalam sehingga beban kerja untuk pelayanan di rumah sakit dapat berbagi.
Pemberian pelayanan di Puskesna Agats oleh dr. Tri tentunya Dantimkes III  sudah melaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupateb Asmat selaku regulator pelayanan kesehatan. Dengan persetujuan tersebut maka pelayanan di Puskesmas Agats berjalan dengan baik yang dipiloti oleh seorang  Perwira TNI AU dr. Tri Supriyanto, Sp.PD seorang dokter penyakit dalam. TNI rela berbuat demi rakyat, ungkap Kapendam XVII/Cend
Kolonel Inf Muhammad Aidi dalam pers release tersebut.

ANTUSIASME MASYARAKAT ASMAT UNTUK IMUNISASI SANGAT BAIK

ANTUSIASME MASYARAKAT ASMAT UNTUK IMUNISASI SANGAT BAIK

Sesuai dengan Road Map Kemenkes dalam penanggulangan KLB Campak dan gizi buruk di Asmat Papua 1bulan pertama penanggulangan kasus campak dan gizi buruk, bulan ke 2-3 adalah peningkatan cakupan imunisasi. Dengan demikian Tim III Satgaskes TNI  mempunyai Tugas Pokok untuk meningkatkan cakupan imunisasi Campak dan imunisasi wajib lainnya disamping untuk pendampingan gizi buruk dan pemberian obat cacing. Dengan dasar tugas tersebut Dantimkes III dr. Aminuddin Harahap, Sp.A, M. Tr. Hanla pada saat rapat koordinasi di Posko KLB mendapatkan informasi bahwa cakupan imunisasi di Kabupaten Asmat sangat rendah. Rendahnya cakupan imunisasi ini bisa menjelaskan kenapa  terjadi KLB Campak di tanah Asmat ini. Berdasarkan ilmu epidemilogi  hanya dengan cakupan imunisasi minimal 80% (Idealnya 90%) suatu populasi (masyarakat) bisa terhindar dari serangan  penyakit infeksi, demikian Dantimkes III menjelaskan.

Beberapa alasan yang menjelaskan rendahnya cakupan imunisasi di Asmat ini adalah keengganan orang tua untuk membawa anaknya mengikuti vaksinasi, pola hidup masyarakat yang berpindah sehingga sulit ditemui petugas, kondisi geografi yg sulit dijangkau, sulitnya tranportasi, keterbatasan sumbet daya manusia dan lainnya. Menyadari dengan segala keterbatasan tersebut, maka dr. Aminuddin Harahap, M.Tr. Hanla selaku Dantimkes memberikan penekanan khusus tentang pentingnya meningkatkan cakupan imunisasi ini. Tingginya cakupan imunisasi merupakan tolok ukur keberhasilan Satgaskes ini, ungkapnya dalam press release yang dikirimkan Kapendam XVII/Cend
Kolonel Inf Muhammad Aidi.

Dari berbagai laporan yang ada, ternyata antusiasme masyarakat sangat tinggi, partisipasi masyarajat sangat baik. Di Kampung Bine dari 85 anak yang menjadi target 55 anak ikut vaksinasi sedangkan sisanya 30 anak sudah divaksin Timkes sebelumnya berarti 100% sudah divaksin. Kampung Yasiew Distrik Atsj target 151 anak yang divaksin 151 anak berarti capaiannta 100%. Di Kampung laennya di Kampun Bekase dari target 45 anak yang ikut vaksin 44 sedangkan 1 anak sudah pernah menderita campak yang berarti juga 100%.

Berdasarkan laporan-laporan dari distrik yang ada dengan gerakan sweping yang terus menerus dari kampung ke kapung yang dilaksanakan oleh TNI-Kemenkes diharapkan target cakupan imunisasi dalam tiga bulan ini di Kabupaten Asmat dapat mencapai 80-90% sehingga di Tanah Asmat ini terjadi "Herd Imunity" kekebalan populasi. Jika ini terjadi maka konsep ini bisa dikembangkan di daerah2 lainnya khususbya Papua yang memilki cakupan imunisasi rendah. Demikian Dantimkes III mengakhiri pembicaraannya.

Presiden Lantik Irjen Pol Heru Winarko Sebagai Kepala BNN

Presiden Lantik Irjen Pol Heru Winarko Sebagai Kepala BNN

Presiden Joko Widodo melantik Irjen Pol. Drs. Heru Winarko, S.H. sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) di Istana Negara, Jakarta, Kamis 1 Maret 2018. Dirinya menggantikan Kepala BNN sebelumnya, Budi Waseso, yang memasuki masa pensiun.

Heru Winarko dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/M Tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Narkotika Nasional.

Ditemui usai pelantikan, Presiden Joko Widodo mengungkap alasan menjatuhkan pilihannya kepada Heru Winarko. Menurutnya, pengalaman dan integritasnya selama berada di KPK akan sangat berguna untuk BNN.

"Kita ingin agar BNN ini nantinya memiliki standar-standar yang baik seperti yang Pak Heru sudah terapkan di KPK. Standar-standar yang dibawa dari KPK ke BNN. Baik standar _governance_, standar tata kelola organisasi, dan yang paling penting sisi integritas. Karena di peredaran narkoba uangnya besar sekali, omzetnya besar. Mudah menggoda orang untuk berbuat tidak baik," tuturnya.

Ia juga menyampaikan harapannya soal BNN ke depannya. Presiden ingin agar BNN mampu melakukan pencegahan terkait masuk dan beredarnya barang-barang haram tersebut di Indonesia.

“Kemudian juga bisa menurunkan sebanyak-banyaknya pengguna narkoba ," Ia menambahkan.
Dalam press release yang diterima dari
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Machmudin disampaikan bahwa sebelum dilantik sebagai Kepala BNN, Heru Winarko, pria lulusan Akademi Kepolisian tahun 1985 itu menjabat sebagai Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi sejak September 2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Kapolda Lampung pada tahun 2012.

Butuh Waktu Untuk Mengatasi Gizi Buruk di Asmat

Asmat, 27/02/18. Letkol Laut (K) dr. Aminuddin Harahap, S.P. AM, Tr.Hanla Dantim Kes gelombang III Satgas Kes TNI Asmat dalam laporannya kepada Kepala Puskes TNI: Mayor Jenderal TNI dr. Ben Yura Rimba, MARS bahwa salah satu tugas pokok yang kami tekannkan kepada Tim Kesehatan Lapangan yg diterjunkan ke Distrik- distrik adalah memantau pertumbuhan berat badan semua pasien yang berada dipost perawatan gizi buruk baik yg dirawat di Puskesmas atau di RSUD Agats. Pemantauan ini penting untuk mengetahui apakah memang semua anak yang dikeluarkan dari perawatan mendapatkan nutrisi yang cukup dan pertambahan berat badan  yang sesuai pada fase rehabilitasi. Dalam tatalaksana gizi buruk memang perawatan mulai dari fase stabilisasi, transisi,  fase rehabilitasi, fase tindak lanjut. memerlukan waktu enam (6) bulan. Namun demikian, pasien gizi buruk dapat dipulangkan bila dalam perawatan berat badan sudah naik lebih dari 5 g/kgBB/hari selama 3 hari berturut2, selera makan baik, bisa senyum, sudah berada pafa kindisi gizi kurang dan lain2.

Dari laporan awal Tim Distrik Kamur Ibu Diah ahli gizi  dari Kemenkes melaporkan bahwa dari 10 anak pasca perawatan gizi buruk ternyata didapatkan bahwa 1 (10%) tetapi sebagian besar  9 anak (90%)berat badannya turun. Dan menurut bu Diah kesembilan anak tersebut perlu dirawat ulang karena disamping untuk memastikan kecukupan nutrisinya beberapa anak ada yang disertai mual dan diare.

Upaya yang dilakukan oleh Tim Keslap TNI Kemenkes adalah melakukan edukasi karena orangtua tidak berkenan untuk untuk dirawat lagi meskipun di Puskesmas setempat.
Salah satu hal menarik yang ditemukan bu Diah dan mungkin penyebab dari kegagalan tatalaksana gizi buruk ini adalah bahwa dari hasil interview yang didapat adalah bahwa susu/ nutrisi yang dibekali untuk anak oasca rawat inap ternyata bukan dimium oleh anaknya tetapi diminum oleh bapaknya........

Masih butuh waktu lebih untuk mengatasi gizi buruk ini, karena bukan hanya undernutrition.  Tetapi berkaitan dengan perilaku/ budaya. Untuk capaian yg optimal dibutuhkan pendekatan yang holistik.

Sementara itu Kapendam XVII/Cend Kolonel Inf Muhammad Aidi menjelaskan bahwa berdasarkan laporan yang diterima posko Satgas TNI Asmat, hari ini Tim Keslap Distrik Suator melakukan penelusuran ke Desa Bubis yang bergerak dari distrik pukul 08.00 dan tiba pukul 11.00 yang artinya butuh 3 jam untuk mencapai desa tersebut. Meskipun demikian Tim yang terdiri komponen  TNI dan Kemenkes yang dipinpim oleh Letda Laut (K) dr. Tino  ini dengan penuh dedikasi memberikan pengobatan umum, penimbangan balita, pemantauan padien gizi buruk paska perawatan dan pemberian PMT.

Dari hasil kegiatan tersebut, pelayanan pasien umum terlayani 23 pasien. Dari hasil pemantauan antropometri didapatkan satu kasus gizi buruk. Untuk kasus ini diberikam susu, PMT, dan vitamin oleh ahli gizi dari Kemenkes.
Dengan kegiatan penelusuran ke kampung-kampung yang ada di distrik  ini diharapkan cakupan layanan semakin tinggi dan pemetaan permasalahan kesehatan semakin representatif untuk tanah Asmat. Kata Aidi penuh harap.

SANKSI PEMBIARAN JALAN RUSAK

SANKSI PEMBIARAN JALAN RUSAK
Oleh: Djoko Setijowarno
Pengamat Transportasi,  alumni Undip

Di saat musim hujan tiba, jumlah jalan rusak kian bertambah. Tak jarang kecelakaan pun terjadi, bahkan akibat terperosok atau menghindar jalan rusak bisa kehilangan nyawa.

Bisa kecelakaan tunggal, terserempet atau ditabrak kendaraan lain saat menghindari jalan rusak tersebut.

Aparat Kementerian PUPR atau Dinas Bina Marga/Dinas PU di daerah sesuai kewenangan.jalan nasional, provinsi, kota/kabupaten, masih banyak yang tidak memahami akan jeratan hukum akan mengenai mereka, jika membiarkan jalan rusak tanpa dilakukan perbaikan segera.

Sesuai pasal 24 (ayat 1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuran Jalan, penyelenggara wajib segera dan patut untuk
memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Jika karena kondisi cuaca atau kendala anggaran, masih dapat dilakukan cara lain. Yang penting bisa menjadi perhatian pengguna jalan untuk lebih waspada dan berhati-hati. Dan jika terjadi kecelakaan, tidak terkena sanksi hukum.

Pasal 24 (ayat 2), dalam hal belum dilakukan perbaikan jalan yang rusak, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Ada ketentuan pidana bagi penyelenggara jalan yang abai terhadap kerusakan jalan sesuai wewenangnya.

Pasal 273, setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecslakaan lalu lintas, sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp 12 juta.

Mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.

Jika korban meninggal dunia, dapat dipidana penjara hingga 5 tahun atau denda paling banyak Rp 120 juta.

Sementara, jika penyelenggaran jalan tidak memberi tanda atau rambu pada jalan rusak dan belum diperbaiki dapat dipidana kurungan penjara hingga 6 bulan atau dendan bayar maksimal Rp 1,5 juta.

Sudah banyak korban kecelakaan akibat jalan rusak. Jika korban atau keluarga korban sadar hukum, pasti penyelenggara jakan yang abai bisa terkena sanksi hukum.

Sebelum terjerat hukum, lakukan perbaikan segera, jika tidak memungkinkan karena faktor cuaca, berilah tanda atau rambu pada pada jalan yang rusak tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Dampingi Kunjungan Petinggi Negara dan Pejabat IMF

Direktur Pelaksana International Monetery Fund (IMF), Christine Lagarde, menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia saat ini sudah berjalan dengan sangat baik. Konsumsi, investasi, dan ekspor disebutnya menjadi penggerak utama dari ekonomi Indonesia saat ini.

Demikian disampaikan oleh Lagarde saat turut serta bersama Presiden Joko Widodo blusukan ke Pasar Tanah Abang usai melakukan peninjauan di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Senin, 26 Februari 2018.

"Saya sampaikan pagi ini kepada Presiden bahwa perekonomian Indonesia berjalan dengan baik. Hal ini didorong oleh konsumsi, investasi, dan ekspor. Tiga mesin ekonomi itu semuanya berjalan dengan sangat baik," ujar Lagarde.

Presiden sendiri memanfaatkan momen kedatangan Lagarde ke Indonesia kali ini dengan mengajak blusukan ke Pasar Tanah Abang. Ia menjelaskan bahwa dirinya ingin menunjukkan kekuatan besar dari pasar Indonesia yang dapat dilihat di sana.

"Untuk menunjukkan kepada Madam Lagarde bahwa sektor usaha kecil, menengah, dan mikro ini banyak sekali di Indonesia. Faktanya bahwa kita memiliki Tanah Abang yang kiosnya berjumlah 19 ribu lebih. Ini sebuah kekuatan besar kita sehingga saya kira akan menjadi sebuah pengalaman lapangan bagi Ibu Lagarde," kata Presiden.

Setelah melihat sendiri aktivitas ekonomi yang berlangsung di pasar yang telah berdiri sejak 1735 itu, Lagarde menyampaikan pandangan yang senada. Ia setuju bahwa Pasar Tanah Abang mampu memperlihatkan salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia.

"Saya sangat terkesan karena pasar ini mewakili kekuatan perdagangan dan industri tekstil. Ada banyak wanita di pasar ini yang merupakan bagian yang dinamis dari ekonomi Indonesia," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Lagarde sekaligus memuji pemerintahan Presiden Joko Widodo yang disebutnya telah menjalankan program reformasi ekonomi dengan baik. Salah satunya ialah penyederhanaan proses perizinan yang memungkinkan para investor untuk bisa mendaftar dan mengurus perizinan di satu tempat saja.

"Saya sangat berharap Presiden dan timnya dapat melanjutkan reformasi yang baik di bidang infrastruktur, pendidikan, dan juga dalam urusan sosial," sambungnya.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan ke Pasar Tanah Abang, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Buku Terbitan Penerbit Sukarno Pressindo diterima Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Buku Terbitan Penerbit Sukarno Pressindo diterima Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Pada hari Senin, 26 Februari 2018 Buku Terbitan Penerbit Sukarno Pressindo diterima Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Acara bertempat di Gedung Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Jalan Sriwijaya, Kota Semarang. Bahan Pustaka yang telah diserahkan adalah karya cetak dari Penerbit Sukarno Pressindo berupa buku.

Pada kesempatan ini penyerahan Karya Cetak dari Penerbit Sukarno Pressindo dilakukan oleh Bapak Sukarno, S.IP, S.S selaku Direktur Penerbit Sukarno Pressindo. Bapak Sukarno juga dikenal sebagai penulis buku, editor, pemimpin beberapa media online antara lain yaitu dasanews.com, dasapos.com, forumnasional.com, forumjateng.com, forumgrobogan.com, forumsemarang.com. Bapak Sukarno dan media yang dikelola juga tergabung dalam PPWI Media Group. 

Buku-buku terbitan Sukarno Pressindo diterima oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Buku diterima oleh Bapak Imam S, S.Sos. 

Kegiatan ini sebagai bagian dari Pelaksanaan Undang-undang No.4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam.

Adapun judul dan rincian Karya Cetak berupa buku yang diterima yaitu:

1). Kemampuan Manajemen Kelas Widyaiswara. 

2). Berpikir Kreatif dan Inovatif dalam Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Tingkat Provinsi. 

3). Pelangi hatiku : antologi Puisi 

4). Kapita selekta Pengelolaan Keuangan Daerah: Kumpulan Artikel

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan ucapan terima kasih atas diserahkannya karya cetak berupa buku dari Penerbit Sukarno Pressindo.

Direktur Penerbit Sukarno Pressindo Bapak Sukarno, S. IP, S.S menyampaikan bahwa Penerbit dan Percetakan Sukarno Pressindo siap membantu menerbitkan naskah buku (buku fiksi, nonfiksi, kumpulan puisi, kumpulan cerpen, novel, kumpulan artikel, kumpulan ceramah, kumpulan khotbah, dll). Sukarno Pressindo juga menerima jasa cetak buku, jurnal, majalah, tabloid, dll. Info lebih lengkap dapat mengunjungi website Penerbit dan Percetakan Sukarno Pressindo www.karnopress.com dan www.sukarnopressindo.com. atau di nomor HP 081228494410; 085713337284; 08976759734 dan 08883948662. 

Hingga kini, buku-buku terbitan Sukarno Pressindo juga diterima Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, menjadi buku ajar di perguruan tinggi, menjadi referensi penulisan jurnal ilmiah, dll.

Setelah Menempuh Perjalanan Panjang Tim III Satgas Kes TNI Asmat Mulai Bereaksi.

Setelah Menempuh Perjalanan Panjang Tim III Satgas Kes TNI Asmat Mulai Bereaksi.

Asmat 24/02/18. Setelah diberangkatkan pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2018, perjalanan ditempuh dari Agast ke Pos pelayanan masing-masing ditempuh selama 4- 6 jam menggunakan Speed boat.

Hari ini beberapa Pos Pelayanan Kesehatan Satgas Kes TNI gelombang III melaporkan diri ke Posko di Agast melalui Hp Satelit diantaranya Tim Distrik Suator Puskesmas Binam  di Kampung Binam Kab. Asmat yang dipimpim òleh Letda Laut (K) dr. Tino  bahwa Tim sudah mulai memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Demikian disampaikan oleh Letkol Laut (K) dr. Aminuddin Harahap, S.P. AM, Tr.Hanla Dantim Kes gelombang III Satgas Kes TNI Asmat dalam release Kapendam XVII/Cend
Kolonel Inf Muhammad Aidi, Senin (26/2-2018).

Selain pelayanan umum Tim ini juga melakukan pendampingan nutrisi pada gizi buruk dan bimbingan terhadap manajemen Puskesmas. Dilaporkan bahwa Puskesmas Binam tidak ada dokter hanya dilayani oleh beberapa tenaga medis dipimpin oleh Widyastuti salah satu perawat PTT disana.

Jumlah kunjungan  hari ini 26 pasien. Dari jumlah tersebut hanya ada satu kasus gizi buruk. Kasus ini ditangani di puskesmas dengan pemberian diet formula 75 yang sudah sesuai dgn stsndart WHO dalam tatalaksana gizi buruk. Dengan adanya ahli nutrisi di tim ini maka pasien tersebut langsung dikonseling dan didampingi ahli nutrisi. Dengan pola pendampingan seperti ini diharapkan penanggulangan gizi buruk di Asmat bisa segera di atasi. Harahap menjelaskan.

Sementara itu  Tim Distrik Atsy yg dipimpim oleh Letda CKM dr. Marsandi melaporkan bahwa hari ini tim tersebut melayani sebanyak 111 kunjungan pasien. Dari jumlah tersebut kasus gizi buruk hanya ada satu yg ditemukan. Sedangkan penyakit yg dominan ditemukan adalah malaria. Selain memberikan pelayanan terhadap pasien tim ini juga melakukan bimbingan terhadap pegawai Puskesmas Atsy sebagai upaya peningkatan peran Pusekesmas sebagai ujung tombak pelayanan primer. Puskesmas Atsy juga tidak dilayani oleh tenaga dokter. Ujar Harahap.

Beda halnya di Distrik Sawa Erma, sisi lain kerjasama TNI dengan Kemenkes.
Satgas Kes III TNI menyalurkan bantuan beras kepada 270 KK di kp. Amanamkai Distrik Sawaerma Kabupaten Asmat Prov. Papua dalam rangka pemulihan pasca KLB campak dan gizi buruk. Tampa canggung-canggung seorang dokter berpangkat Perwira ikut membantu mengangkat beras untuk di salurkan kepada warga.

Safari Politik Di Madiun, SBY Sambangi Pasangan Berkah

Madiun – Mantan presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lakukan safari politik di Kabupaten Madiun. SBY menyambangi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun nomor urut 1 H. Ahmad Dawami (Kaji Mbing) dan H. Hari Wuryanto yang diusung Demokrat, Golkar dan PKPI, Senin (26/2/2018).

SBY yang hadir bersama Nyonya Ani Yudhoyono didampingi Edy Baskoro Yudhoyono (Mas Ibas), Gubernur Jawa Timur Soekarwo, anggota DPR RI Sartono, dan calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Lebih dari 1300 simpatisan pasangan Kaji Mbing-Mas Hari (Berkah) tumplek blek di Desa Sendangrejo, Kecamatan/Kabupaten Madiun yang menjadi titik pusat safari politik ini. SBY dan rombongan juga disambut atraksi pencak silat dari seluruh perguruan anggota Kampung Pesilat yang ada di Madiun.

''Saya ingat dua kali jadi calon presiden, PKPI bersama SBY, dan saya juga ingat selama sepuluh  tahun Partai Golkar bersama pemerintahan SBY. Kebersamaan di masa lalu itu semoga menjadi jalan untuk mensukseskan Khofifah-Emil dan Kaji Mbing-Hariwur," ungkap SBY membuka sambutannya.

Dalam uraiannya, SBY juga mengaku kagum dengan budaya pencak silat Madiun. Demonstrasi pencak silat yang luar biasa. Warga Madiun harus bersyukur memiliki pendekar silat yang membela kebenaran dan keadilan. Sebagai gudangnya pendekar silat, maka Madiun harus aman.

SBY mengaku senang dengan sambutan dan agenda pasangan Berkah hari ini. Yang intinya bangsa Indonesia harus rukun dan bersatu. Meski banyak berbeda, tetapi harus tetap Bhinneka Tunggal Ika. Madiun dan Jatim harus rukun dan bersatu dan itu adalah berkah bagi kita semua, pendekar silat harus jadi contoh untuk tetap rukun dan bersatu.

"Pasangan Berkah ini adalah pemimpin sejati karena mempersatukan Madiun menuju rukun, bersatu, mengayomi dan amanah," urai SBY. (ant)

Buku Terbitan Penerbit Sukarno Pressindo diterima Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Buku Terbitan Penerbit Sukarno Pressindo diterima Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Pada hari Senin, 26 Februari 2018 Buku Terbitan Penerbit Sukarno Pressindo diterima Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Acara bertempat di Gedung Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Jalan Sriwijaya, Kota Semarang. Bahan Pustaka yang telah diserahkan adalah karya cetak dari Penerbit Sukarno Pressindo berupa buku.
Pada kesempatan ini penyerahan Karya Cetak dari Penerbit Sukarno Pressindo diserahkan oleh Bapak Sukarno, S.IP, S.S selaku Direktur Penerbit Sukarno Pressindo. Bapak Sukarno juga dikenal sebagai penulis buku, editor, pemimpin beberapa media online antara lain yaitu dasanews.com, dasapos.com, forumnasional.com, forumjateng.com, forumgrobogan.com, forumsemarang.com. Bapak Sukarno dan media yang dikelola juga tergabung dalam PPWI Media Group.

Buku-buku terbitan Sukarno Pressindo diterima oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Buku  diterima oleh Bapak Imam S,  S.Sos.

Kegiatan Ini sebagai bagian dari Pelaksanaan Undang-undang No.4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam.

Adapun judul dan rincian Karya Cetak berupa buku yang diterima yaitu:
1). Kemampuan Manajemen Kelas Widyaiswara.
2). Berpikir Kreatif dan Inovatif dalam Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Tingkat Provinsi.
3). Pelangi hatiku : antologi Puisi
4). Kapita selekta Pengelolaan Keuangan Daerah: Kumpulan Artikel
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan ucapan terima kasih atas diserahkannya karya cetak berupa buku dari Penerbit Sukarno Pressindo.
Direktur Penerbit Sukarno Pressindo Bapak Sukarno, S. IP, S.S menyampaikan bahwa Penerbit dan Percetakan Sukarno Pressindo siap membantu menerbitkan naskah buku (buku fiksi, nonfiksi, kumpulan puisi, kumpulan cerpen, novel, kumpulan artikel,  kumpulan ceramah, kumpulan khotbah, dll). Sukarno Pressindo juga menerima jasa cetak buku, jurnal, majalah, tabloid, dll. Info lebih lengkap dapat mengunjungi website Penerbit dan Percetakan Sukarno Pressindo  www.karnopress.com dan www.sukarnopressindo.com. atau di nomor HP 081228494410; 085713337284; 08976759734 dan 08883948662.
Hingga kini,  buku-buku terbitan Sukarno Pressindo juga diterima Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, menjadi buku ajar di perguruan tinggi, menjadi referensi penulisan jurnal ilmiah, dll.

Reuni Alumni Madrasah Tsanawiyah Da’il Khairaat angkatan tahun 1997

Jakarta- Dalam mempererat hubungan tali silaturahmi dan kebersamaan,Alumni Madrasah Tsanawiyah Da’il Khairaat angkatan tahun 1997, mengadakan acara reuni yang diadakan digedung sekolah MTs Da’il Khairaat 25/02/18. yang beralamat, dijalan peta barat kelurahan pegadungan,kecamatan kalideres jakarta barat.  Acara reuni yang dihadiri oleh para dewan guru dan Pimpinan redaksi media online postnews.co.id  acara reuni berjalan penuh dengan rasa haru dan bahagia selama puluhan tahun berpisah ketemu kembali di dalam acara tersebut
Acara reuni dihadiri oleh alumni dari satu angkatan tahun 1997 dengan estimasi yang hadir hingga 120 peserta.

Ketua panitia Sabe’ih yang akrab dengan sapaan Johan dalam sambutan mengatakan ‘’ tujuan diadakan acara reuni ini mengingat telah lama berpisah , ibarat tanah kering yang tandus, merindukan hujan dan ibarat kita puasa  yang menahan haus dahaga dengan adanya acara reuni ini semua kerinduan, juga kebersamaan, yang  selama ini dinantikan bertatap muka yang kita ingin bersama sudah tercapai dan terlaksana dengan baik ‘’ katanya johan

Dan dilanjutkan sambutan dari dewan guru yang diawali oleh Ust.  Burhanudin. Dalam sambutan nya Ust.Burhanudin, berpesan ke seluruh  perserta  alumni  ‘’ jadilah orang tua yang baik untuk anak, dan didiklah anak sebaik mungkin,dan  jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain.’’ Pesan, Ust. Burhanudin.

Perwakilan alumni dari putri yang disampaikan oleh santi  dalam sambutan nya . santi menjelaskan ‘’ mengucapkan terimakasih kepada para dewan guru yang sudah membimbing kami dalam belajar selama sekolah di Mts Da’il kahairaat ‘’ ungkapan santi

Nurul Baihaqi sebagai perwakilan alumni putra menuturkan ‘’saya merasa haru dan merasa bahagia bisa bertatap muka lagi bersama para pak guru dan ibu guru dan teman-teman yang sudah 21 tahun berpisah, dengan ada nya acara ini kami bisa bertatap muka serta jumpa kangen bersama pak guru dan ibu guru juga teman-teman.’’ Tuturnya Nurul Baihaqi.

Supriyadi Endang sebagai Sekertaris Panitia menambahkan "dalam Kegiatan ini kita harapkan semakin mempererat tali silahturahim di antara sesama alumni, juga tidak hanya sekedar melakukan selebrasi dan lepas kangen saja tapi kami ingin kegiatan reuni ini dapat menambah akses teman-teman  yg belum mendapatkan informasi dan belum bisa ikut hadir diacara kebersamaan kita, semoga diagenda kedepan FG/family gathering yang sedang kita kemas smua teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat dan berkesempatan lebih baik " Aamiin’’ ringkasnya. Supriyadi Endang.

Usman Sebagai Pimpinan redaksi media online postnews yang ikut hadir dalam acara reuni mengatakan ‘’ semoga  dengan adanya acara reuni ini kita selalu berkomunikasi terus walaupun via medsos dan group wa saling membantu sesama rekan, juga menambah rasa persaudaraan ‘’ pungkas nya

 Acara dilanjutkan penyerahan, bantuan donasi untuk tambahan bangunan sekolah yang diserahkan langsung oleh ketua panitia reuni ke ketua yayasan Ust .H.Romli. dilanjutkan pemberian cendramata ke para dewan guru yang diserahkan langsung dari perwakilan panitia reuni Supriyadi Endang  dan Marwati ke para dewan guru.

Acara berjalan dengan penuh khidmat dan ditutup dengan do'a yang dipimpin langsung oleh Ust. Ahyar.

Kasimirus Bocah Gizi Buruk akhirnya Pulih Kembali

Kasimirus Bocah Gizi Buruk akhirnya Pulih Kembali

Kasimirus bocah laki-laki umur 3 thn putra dari pasangan suami istri bapak Ilyas 43 thn dan Ny. Regina Tatame 37 ( pasangan ini menikah pada saat Regina berusia 14 thn). Kasimirus adalah anak paling bungsu dari 10 bersaudara penderita gizi buruk yang saat ini kondisinya sudah pulih kembali dan akan dikembalikan ke kampungnya untuk menjalani fase rawat jalan.

Kasimirus dirawat di RSUD Agast sejak 25 Jan 2018 karena menderita Gizi buruk tipe Marasmic + Hypiglikemia+ Anemia. Keluarga ini berasal dari Distrik Djoerat Kab. Asmat dengan jarak tempuh sekitar 2 jam dari Agast.

Letkol Laut (K) dr. Aminuddin Harahap, S.P. AM, Tr.Hanla Dantim Kes gelombang III Satgas Kes TNI Asmat menjelaskan bahwa menurut orang tuanya anak  ini sudah mengalami malas makan dan berat badan terus menurun sejak bulan Nopember 2017.

Waktu di bawa ke RSUD berat badannya hanya 6kg sehingga bagaikan tulang dibalut kulit. Pada awal perawatan pasien ini sempat mendapat perawatan di High care unit (HCU) karena mengalami penurunakan kesadaran. Setelah mendapatkan perawatan intesif ( fase stabilisasi) di HCU Bocah Kasimirus berangsur-angsur mulai membaik. Memasuki fase rehabilitasi anak ini keliatan semakin membaik yg ditandai dengan berat badan yg terus bertambah dan aktivitas sehari- hari sebagai anak mulai tumbuh, mulai ketawa , bermain2 dan responsif terhadap lingkungannya, ujar Harahap menambahkan.

Hari ini tanggal 25 Peb 2018 Kamirius sudah diizinkan pulang dan akan menjalani rawat jalan serta pendampingan kesehatan dari Tim Kes TNI.

Saya minta Terimakasih kepada Kesehatan TNI bahwa Sa Pu anak Su sembuh dan hari ini Saya akan dipulangkan setelah 1 bulan lebih dirawat oleh kesehatan TNI. Ilyas Ayah dari Kamisirus menuturkan

Sementara itu, setelah kemarin ditunda karena alasan gelombang, pagi ini akhirnya Tim 9 dgn tujuan Puskesmas Primapun jam 8.00 diberangkatkan setelah tertunda 2 jam yg rencanya jam 0.6.00 karena hujan. Tim ini terdiri dari  dr. Sumedi (Kemenkes), Rahmayanti ( ahli gizi, kemenkes), Serka Yoga (perawat), dan Kopda Sodik(Pam). Demikian Harahap menambahkan.
Selamat Bertugas.

Otentikasi: Kapendam XVII/Cend
Kolonel Inf Muhammad Aidi

IMC: Mengedukasi dan Membangun Bangsa Melalui Informasi

IMC: Mengedukasi dan Membangun Bangsa Melalui Informasi

Jakarta - Portal berita anak bangsa; Indonesia Media Center (IMC) merayakan hari jadinya yang pertama, Jumat (23/02/2018) di kantor biro DKI Jakarta, Jl. Pejaten Indah II No. 4 Jakarta Selatan. Tasyakuran perdana IMC yang digelar selama 2 hari ini, mengusung tema “Mengedukasi dan Membangun Bangsa Melalui Informasi”.

Acara diisi dengan tabligh akbar, menghadirkan penceramah Da’i cilik Dzakira Erfa Sarah dan KH. Drs. Dudung Abdullah (Penasehat IMC Biro Bogor). Berbagai acara turut pula memeriahkan HUT IMC antara lain Pengobatan Herbal Berkah serta Bazaar yang diinisiasi oleh Agung Sedayu Widi, Santunan Yatim dan Dhuafa yang diberikan secara simbolis oleh Lucky MR (Wakil Redaktur Pelaksana IMC), Konseling Wirausaha Mandiri oleh Firdaus MM, Konseling Property Tanpa Riba, serta Konseling Kesehatan.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wilson Lalengke, MSc, MA selaku Dewan Pembina IMC, Syaefudin sebagai Pemimpin Redaksi, dan Rachman Salahul Hadi, M.Si (Dewan Penasihat IMC) dan Akhmad Bumi, SH (Penasihat Hukum IMC). Tampak hadir pula diantara tamu undangan adalah Sang Bintang Iklan Komix yang juga Vlogger handal Felipe Valdes (Brazil) dan perwakilan dari UIN Syarief Hidayatullah Sulayman Colley (Gambia).

Wilson Lalengke yang juga merupakan Ketua Umum Persatuan Pewarta warga Indonesia (PPWI), dalam sambutannya menyampaikan suka citanya dapat bertemu dalam rangka merayakan dan memperingati 1 tahun IMC.

Wilson yang baru saja kembali usai melantik kepengurusan DPC PPWI Prabumulih itu, menyempatkan diri hadir di perayaan HUT IMC, hal ini sebagai bentuk apresiasinya terhadap rekan – rekan pers yang telah berkreasi dan tergabung dalam IMC.

Ketum PPWI itu juga mengupas mengenai keberadaan PPWI, yang salah satu kegiatannya adalah mendorong setiap warga masyarakat termasuk anggota (TNI/Polri), untuk memiliki media seperti IMC. Menurutnya ada lebih dari 100 media yang dikelola oleh anggota PPWI di seluruh Indonesia.

“Kita dorong untuk merubah paradigma publik, agar melihat bahwa kepentingan publik itu perlu diangkat melalui sebuah pemberitaan. Dulunya media massa itu mahal, perlu bersusah payah agar masuk beritanya. Tetapi sekarang dengan tekhnologi informasi yang ada, setiap kita bisa melakukan kegiatan publikasi,” papar Wilson.

“Oleh karena itu, kepentingan-kepentingan publik yang dirasa oleh media–media mainstream itu agak “kurang penting” untuk dipublikasikan, maka kita yang mempublikasikan sendiri. Makanya kita dorong juga bapak-bapak dari TNI–POLRI, kampus, dan semua elemen masyarakat untuk kreatif membuat informasi yang bagus dan menyenangkan untuk dibaca oleh publik,” lanjutnya.

Wilson berharap dengan adanya kegiatan-kegiatan diklat jurnalistik maupun seminar, yang telah digelar PPWI di beberapa instansi pemerintah (termasuk TNI, Kepolisian, maupun mahasiswa), kegiatan tersebut akan menghasilkan pemberitaan yang positif dan berita yang berimbang di masyarakat.

“Paling tidak pemberitaan yang kurang pas, kurang baik, kurang mendukung dan kurang membangun dari media lain, nah kitalah masyarakat umum yang akan melakukan kegiatan-kegiatan postif itu,” jelas Wilson.

“Intinya PPWI hadir untuk bersama – sama dengan masyarakat membangun sebuah peradaban informasi, agar kita menjadi warga masyarakat yang cerdas informasi. Apa itu cerdas informasi? Yaitu cerdas dalam menerima maupun meresepon informasi tersebut dan cerdas menyampaikannya,” tutup Wilson.

Dalam kesempatan yang sama, Rachman Salihul Hadi, M.Si. menyampaikan, sebagai Dewan Penasihat ia berharap dengan kehadiran IMC apa yang dibutuhkan masyarakat tentang informasi dan komunikasi, terutama berita – berita yang ada dan yang dibutuhkan masyarakat, IMC dapat memberikan andil, mengambil bagian dan berpartisipasi dalam mencerdaskan transformasi informasi dan komunikasi.

“Dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh IMC, saya tidak akan memberikan informasi tentang medianya, tetapi yang saya harapkan adalah adanya silaturahmi antara media dengan masyarakat atau warga di sekitarnya. Makanya judul dari acara ini adalah Tasyakuran 1 tahun dengan tagline; Mengedukasi dan Membangun Bangsa Melalui Informasi,” jelas Rachman.

Dewan Penasihat IMC itu juga berharap dengan adanya media yang sangat bebas saat ini, peran serta tokoh masyarakat dan para akademis, terutama orang tua yang ada di lingkungan, dapat mengedukasi anak-anak dalam menghadapi kebebasan arus informasi, yang dengan mudah diakses di internet. (Yeni/red)

Alhamdulillah sebuah buku terbitan Sukarno Pressindo tahun 2017 yang berjudul Kapita Selekta Pengelolaan Keuangan Daerah, menjadi referensi dalam Jurnal Widyaprana Ikatan Widyaiswara Indonesia / IWI Jawa Tengah (ISSN: 1979-9535).

Alhamdulillah sebuah buku terbitan Sukarno Pressindo tahun 2017 yang berjudul Kapita Selekta Pengelolaan Keuangan Daerah, menjadi referensi dalam Jurnal Widyaprana Ikatan Widyaiswara Indonesia / IWI Jawa Tengah (ISSN: 1979-9535).

Alhamdulillah sebuah buku terbitan Sukarno Pressindo tahun 2017 yang berjudul Antologi Puisi: Bersyiar dalam Syair, menjadi referensi dalam Jurnal Abdimas Pedagogi Universitas Negeri Malang

Alhamdulillah sebuah buku terbitan Sukarno Pressindo tahun 2017 yang berjudul Antologi Puisi: Bersyiar dalam Syair, menjadi referensi dalam Jurnal Abdimas Pedagogi Universitas Negeri Malang (ISSN: 2598-5825).

SOSIALISASI EMPAT PILAR MPR RISOSIALISASI EMPAT PILAR MPR RI

SOSIALISASI EMPAT PILAR MPR RI

Akhir-akhir banyak kasus dalam penggunaan media sosial seperti posting berita yang tidak benar (hoax) atau berisi ujaran kebencian dan juga kicauan yang mengarah pada SARA, Ketua Fraksi PPP MPR RI  H. Moh. Arwani Thomafi menganjurkan kepada pengguna media sosial untuk lebih berhati-hati. Telah banyak contoh kicauan atau ujaran yang keblabasan sehingga mengakibatkan masalah baik antar individu, individu dengan kelompok bahkan dengan pemerintah atau penguasa. Semua itu dikarenakan tidak adanya batasan atau aturan yang jelas dalam penggunaan media sosial. Untuk itu Arwani Thomafi menghimbau kepada masyarakat atau netizen agar lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan sosial media.

Hal itu disampaikan Arwani Thomafi dalam acara Optimalisasi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Ponpes Al I'anah Kel. Cepu Kec. Cepu Kab. Blora pada tanggal 27 November 2017. Dalam acara yang dihadiri oleh ulama dan sekitar 200 santri yang memenuhi lokasi, dia juga mengatakan bahwa teror yang akhir-akhir ini marak terjadi harus dilawan dengan saling bergandengan tangan antar pemangku kepentingan agar tidak menimbulkan lebih banyak korban.  Selain itu, Arwani menghimbau ormas-ormas keagamaan di tanah air melakukan komunikasi intensif dengan kelompok sipil berbasis keagamaan di negara-negara Islam untuk menguatkan penyebaran paham keagamaan yang moderat. Dia juga mendorong dialog antar agama untuk meminimalisir gerakan teror yang dibalut dengan isu agama.

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Begitu juga berdasarkan penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Hal ini tentunya sejalan dengan Pancasila yang merupakan dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila tidak berlaku. 

Dengan demikian, penetapan Pancasila sebagai dasar falsafah negara berarti bahwa moral bangsa telah menjadi moral negara. Hal ini berarti bahwa moral Pancasila telah menjadi sumber tertib negara dan sumber tertib hukumnya, serta jiwa seluruh kegiatan negara dalam segala bidang kehidupan. Jelaslah hal ini membawa konsekuensi bahwa negara termasuk di dalamnya lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dipertanggungjawabkan secara hukum. 

Karena itu, setiap tindakan harus berdasarkan hukum yang bermoral Pancasila, sehingga konsekuensinya hukum harus menjadi panglima demi terciptanya masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan dan hak yang sama di hadapan hukum. Supremasi hukum harus ditegakkan sebagai otoritas tertinggi, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan untuk semua orang, di mana keadilan tidak memihak pada kepentingan, tetapi keadilan yang benar-benar sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan itu sendiri. 

Namun pada kenyataannya, hukum di Indonesia yang bisa kita lihat saat ini merupakan hukum yang karut-marut, karena begitu banyaknya kejadian di sekitar kita ditambah lagi pemberitaan mengenai tindak pidana di media baik elektronik maupun cetak yang menodai rasa keadilan. Untuk itu Arwani menghimbau agar UUD harus dijadikan sebagai panglima dalam penegakan hukum, agar tercipta keadilan hukum yang substantif.

Pada arahannya yang terakhir, Arwani Thomafi yang juga wakil Ketua Umum PPP memberi semangat kepada para santri bahwa pesantren sebagai miniatur negara yang berbhinneka harus bisa menjadi teladan dalam menciptakan kerukunan dan persatuan.

Buku terbitan Sukarno Pressindo juga tercantum di Kementerian Ristek dan Dikti

Buku terbitan Sukarno Pressindo juga tercantum di Kementerian Ristek dan Dikti.

PUBLIK RINDUKAN TRANSPORTASI UMUM MURAH

PUBLIK RINDUKAN TRANSPORTASI UMUM MURAH
Oleh : Djoko Setijowarno
Pengamat Transportasi, alumni Undip Semarang

Tatkala ada tawaran transportasi umum yang murah dan mudah didapat seperti ojek online dan taksi online atau angkutan sewa khusus (ASK), publik senangnya bukan main tanpa dipikir risikonya. Baik sebagai penumpang, pengemudi atau pebisnisnya.

Ada kesalahan masa lalu yang tidak memantau atau mengawasi layanan operasi transportasi umum.

Keluhan publik terhadap layanan angkot, AKAP, AKDP, angkutan pedesaan dan taksi reguler tidak direspon dengan baik.

Perijinan dianggap sebagi sumber pendapatan oleh oknum. Juga termasuk oknum kepala daerah juga memanfaatkan situasi tersebut terlebih jelang pilkada.

Sekarang mestinya momentum yang baik untuk berbenah diri menata transportasi umum yang humanis. Tidak ada yang terlambat. RPJM Nasional 2015-2019 sudah mengamanatkan pula tersedianya layanan transportasi umum. Bahkan, targetnya share moda transportasi umum 32%.

Angkutan umum merupakan kewajiban pemerintah termasuk pemerintah termasuk pemda sesuai amanah pasal 138 dan 139 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sudah sering diingatkan, tetapi yang diingat kala itu besaran perijinan untuk pundi-pundi PAD, ketimbang melaksanakan kewajiban sesuai amanah UU LLAJ. Lebih parah lagi perijinan identik dengan pungli.

Angkutan Umum di Kota Paris dan sekitarnya, publik hanya membayar 20% dr tarif sebenarnya. Sisanya 40% disubsidi negara dan 40% dr swasta.

Swasta diwajibkan karena didukung UU yg mengatur, jika ada suatu perusahaan mempekerjakan lebih dr 9 orang, wajib menyisihkan utk operasi angkutan umum.

Dampaknya, hampir semua pekerja menggunakan angkutan umum, krn tdk diberikan uang transport.

Transportasi pedesaan sudah disediakan oleh Kemendes, ada yg dikasih sarana, ada yang dibangun prasarana jalan terlebih dulu.

Sayangnya, sistemnya tidak dibangun dengan baik, sehingga keberlanjutannya kurang terjamin.

Alangkah baiknya untuk bekerjasama dgn Kemenhub membangun sistem transportasi pedesaan yang berkelanjutan. Tidak sekedar kasih sejumlah armada angkutan pedesaan dan bangun jalan desa...

Sejelek-jeleknya Transjakarta masih jauh lebih baik daripada operasional BRT di 20 kota yg sudah dan sedang berjalan sejak era Presiden Megawati dan SBY.

BRT yg sudah ada ditata lagi, daerah yang belum punya dibangun sistem yang lebih baik.

Daerah yang sudah lenyap transportasi umumnya dibangkitkan lagi.

Taksi bandara yang mestinya berargometer, ternyata di beberapa bandara belum mau menerapkannya. Masih menggunakan tarif berdasarkan zona yang merugikan penumpang. Lebih mahal dari tarif berdasar argometer.

Jangan lupa juga layanan transportasi di wilayah perbatasan..

Sudah terbangun 7 PLBN (Pos Lintas Batas Negara) di Kalimantan (3), Papua (1) dan Timor (3).

Kita bangga sekarang dengan bangunan gedung PLBN yg megah. Di Entikong, bangunan PLBN sekarang jauh lebih megah ketimbang Tubedu milik Malaysia.

Namun miris juga, ketika pelintas batas tiba di PLBN Entikong, jika akan menggunakan angkutan lanjutan (bus AKDP dan angkudes) tidak bagus. Armadanya tidak layak. Jika ingin yang nyaman, tersedia tarif cukup mahal dengan kendaraan plat hitam. 

Angkutan umumnya sungguh tidak layak. Usianya sudah di atas 15 tahun. Orang Malaysia bilang angkutan tinggal tulang saja.

Beda halnya di Tubedu (Malaysia), kita bisa memilih angkutan lanjutan sesuai selera dan sudah ada tarifnya yang tertera.

Jadi, jangan hanya bangun fasilitas mewah di perbatasan (jalan akses dan bangunan gedung). Perlu juga diikuti ketersediaan sarana transportasi umumnya yang memadai. Juga disiapkan terminal penumpang dan barang.

Kemenhub harus survei di beberapa PLBN, temasuk juga survei jalan nasional pararel perbatasan di Kalimantan yang panjangnya bisa dua kali panjang Merak-Banyuwangi di Pulau Jawa, 1.900 km.

Membangun transportasi umum, membangun sistem. Tidak sekedar bagi-bagi armada bus, kasih subsidi operasional atau yang lainnya.

Kita bisa belajar dgn KRL Jabodetabek dan Bus Transjakarta, walau masih ada kekurangannya. Namun setidaknya bisa dijadikan pedoman untuk membangun sistem transportasi umum berkelanjutan di Indonesia.

Melakukan pembinaan terhadap operator lama (sopir dan pengusaha) lebih bijak daripada memunculkan operator baru. Semula sistem setoran, berubah dapat gaji bulanan

Konsep menggeser lebih manusiawi ketimbang menggusur.

Memang cara ini butuh ketelatenan, keteladanan dan waktu lebih lama. Karena yang dihadapi bukan wirausaha hebat dan bermodal kuat. SDM yang rendah dan kelembagaan yang lemah menjadi kendalanya.

Namun bila berhasil, bisa membangun jaring pengaman sosial. Tidak menimbulkan pengangguran, malah meningkatkan pendapatan warga kekas bawah. Yang dulunya profesi supir dianggap orang melarat, lambat laun profesi supir dapat perhatian di masyarakat.

Belum lagi keuntungan eksternalitas yang diperoelh dengan dioperasikan transportasi umum, seperti menghemat enetgi, menurunkan angka kecelakaan, mengurangi polusi udara, mengatasi kemacetan lalu lintas....

PPWI Prabumulih Segera Dideklarasikan

PPWI Prabumulih Segera Dideklarasikan

Prabumulih – Dewan Pengurus Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPC-PPWI) Prabumulih, Sumatera Selatan, segera akan melaksanakan acara deklarasi dan pelantikan pengurus. Hal itu dikemukakan oleh Ketua DPC PPWI Prabumulih, Doni Noviansyah, kepada pewarta media ini melalui saluran WhatsApp-nya, Selasa, 20 Februari 2018. Menurut Doni, acara pelantikan pengurus yang akan dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kota Prabumulih direncanakan berlangsung pada hari Kamis, 22 Februari 2018 mendatang.

Dalam keterangan yang dikirimkan kepada PPWI Media Group, Doni menjelaskan bahwa Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalengke, akan hadir dalam acara tersebut sekaligus meresmikan pendirian DPC PPWI Prabumulih dan melantik jajaran pengurus DPC PPWI-nya. “Pak Ketua Umum Wilson Lalengke sudah menyatakan akan hadir ke acara kita dalam rangka meresmikan pembentukan DPC PPWI Prabumulih dan melantik kami jajaran pengurus DPC PPWI Prabumulih,” demikian dijelaskan Doni.

Acara seremonial PPWI itu rencananya akan dirangkaikan dengan kegiatan diklat jurnalistik warga bagi pelajar dan masyarakat umum. Doni menambahkan bahwa diperkirakan sekitar 100 orang undangan akan hadir dalam acara pelantikan tersebut dan sekaligus akan mengikuti pelatihan jurnalisme warga. “Mohon doa dari semuanya semoga acara dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat bagi masyarakat Prabumulih tercinta,” harap Doni di akhir pesan WhatsApp-nya. (AL/Red)

Penerbit Sukarno Pressindo adalah sebuah penerbit buku yang ada di Indonesia.

Bismillah...
Asslmkum wrwb.

Menerima jasa penerbitan, editing, setting, layout, design, terjemahan, jasa cetak buku/jurnal/majalah/buletin dll.

Penerbit Sukarno Pressindo
Website :
1. http://www.karnopress.com/

2. http://www.sukarnopressindo.com/

Penerbit Sukarno Pressindo adalah penerbit buku yang cukup dikenal di Indonesia.

Penerbit Sukarno Pressindo adalah penerbit buku yang cukup dikenal di Indonesia.

Pengurus dan Anggota PPWI Diminta Persiapkan Generasi Muda Ikuti Seleksi Magang Jepang

Pengurus dan Anggota PPWI Diminta Persiapkan Generasi Muda Ikuti Seleksi Magang Jepang

JAKARTA - Pengurus dan anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan masyarakat umum di masing-masing wilayah khusunya di Aceh, dan umumnya di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia dihimbau untuk mempersiapkan para generasi mudanya untuk mengikuti seleksi calon siswa magang ke Jepang. Sebagaimana diketahui bahwa setiap tahun Kementerian Ketenagakerjaan RI menyelenggarakan program pengiriman siswa magang ke negara matahari terbit bekerjasama sama dengan IM Japan, sebuah institusi resmi pemerintah Jepang yang bertugas merekrut tenaga magang (belajar bekerja) di Jepang dari berbagai negara di Asia. Setiap tahun, tidak kurang dari 3000-an anak-anak muda Indonesia dikirim untuk belajar bekerja di berbagai perusahaan dan instansi di Jepang.

"Ayo kita persiapkan dan memberikan pelatihan kepada generasi muda dalam menghadapi seleksi Magang ke Jepang sebagaimana surat dari Dinas Tenaga Kerja Aceh (juga provinsi lainnya) sehingga para generasi muda dapat Lulus dalam mengikuti seleksi magang ke Jepang," kata Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalangke, kepada Singkil Terkini melalui pesan Whatshaap. Jum'at (16/2/2018) di Jakarta, dengan merujuk surat edaran Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh Nomor 563/638, tertanggal 12 Februari 2018 tentang Seleksi Calon Siswa Magang Jepang yang akan dilaksanakan pada tanggal 26-30 Maret 2018 di Banda Aceh.

Menurut Wilson, materi seleksinya seperti yang sudah sering PPWI sebar-luaskan informasinya selama ini, yakni ujian meliputi Matematika Dasar, Kesamaptaan, Ketahanan Fisik dan wawancara.

"Untuk ujian Matematika Dasar ada 20 soal dalam 15 menit dan/atau bentuk soal meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, penambahan bilangan pecahan, pengurangan bilangan pecahan, perkalian bilangan pecahan, nilai rata-rata, nilai tengah, besaran sudut, luas segi empat, keliling segi empat, luas segitiga, luas lingkaran, keliling lingkaran, isi balok, dan soal-soal cerita," kata Wilson.

Sementara untuk ujian Kesamaptaan meliputi usia 18 s/d 26 tahun untuk lulusan SMK dan 19 s/d 26 tahun untuk lulusan SMA/umum, tinggi badan 160 cm lelaki, 155 perempuan, berat badan minimal 50 kg lelaki, 45 perempuan, tidak bertato/bekas tato, tidak tindik telinga bagi laki-laki, tidak ada bekas patah tulang, tidak ada bekas operasi, tidak berkacamata, gigi berlubang/tambal/palsu maksimal 3 buah, tidak tuli, tidak penyakit kulit, tidak kaki samper (bentuk O atau X), tidak berpenyakit dalam (surat keterangan dokter).

"Ujian Ketahanan Fisik juga tidak terlalu rumit, hanya mengikuti ujian lari dengan jarak 3 KM dalam 15 menit, Push-Up 35 kali dan  Sit-Up 25 kali," jelas Wilson.

Sedangkan berkenaan dengan ujian Wawancara kata Wilson meliputi tentang  latar belakang peserta seleksi, tujuan mengikuti magang, rencana hidup setelah kembali dari magang, persiapan latihan yang sudah diikuti, nama LPK yang membina selama ini, dan lain-lain (sesuai keinginan penguji).

"PPWI Nasional bekerjasama dengan LPK Gambatte Kenshu merekomendasikan kepada teman-teman PPWI di seluruh daerah agar mengambil peran dalam membantu mendorong keberhasilan para generasi muda meraih kemenangan dalam proses seleksi magang Jepang yang dilaksanakan di setiap provinsi, seleksi nasional, maupun yang dilaksanakan di beberapa institusi swasta (pesantren, LPK, sekolah, dan lainnya)," tegas Wilson.

Bukan hanya itu lanjutnya, PPWI juga menyediakan 'Materi Ajar dan Silabus' sebagai bahan pelatihan yang juga sekaligus sebagai instrumen prediksi kelulusan ujian. Materi dan Silabus didasarkan kepada materi yang diujikan pada seleksi calon siswa magang Jepang tersebut.

"Ayooo kawan-kawan PPWI seluruh Indonesia, bergeraklah bantu pemerintah dan masyarakat di wilayah kawan-kawan dalam menyelesaikan salah satu persoalan krusial bangsa yang meliputi rendahnya daya saing SDM bangsa hingga tidak dapat terserap oleh lapangan kerja dunia yang tersedia," ajak Wilson.

Ditambahkannya, jika ada yang berminat silahkan kontak PPWI Nasional untuk informasi lebih lanjut tentang program pelatihan penyiapan peserta seleksi siswa magang Jepang tahun 2018.

"Persyaratan administratif dan jadwal seleksi di berbagai tempat dan provinsi sepanjang 2018 dapat dilihat di www.pemagangan.com, atau dapat juga menghubungi langsung ke PPWI - Gambatte, Wilson (081371549165) atau
Asriel (082343322211)," tutup Wilson. [JML/Red]

Presiden Serahkan 4.500 Sertifikat Di Maluku Tengah

Presiden Serahkan 4.500 Sertifikat Di Maluku Tengah

Ambon, Mengakhiri kegiatan kunjungan kerjanya di Provinsi Maluku, Presiden Joko Widodo menyerahkan 4.500 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah.

Didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Kepala Negara menyerahkan sertifikat tersebut di Desa Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, pada Rabu sore, 14 Februari 2018.

Dalam sambutannya, Presiden tak henti-hentinya mengingatkan kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki sertifikat hak atas tanah guna menghindari sengketa  lahan dan tanah yang sering kali terjadi di masyarakat.

"Karena setiap saya ke daerah, ke provinsi, ke desa, enggak di Sumatra, enggak di Kalimantan, enggak di Sulawesi, enggak di sini (Maluku), enggak di Papua, sama saja keluhan yang masuk ke telinga saya masalah sengketa lahan, masalah sengketa tanah," ujar Presiden.

Banyaknya keluhan tersebut juga mendorong Kepala Negara untuk memberikan target tahun ini kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar menerbitkan dan menyerahkan tujuh juta sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di seluruh Tanah Air.

"Kerja memang harus memakai target. Kalau tidak, nanti 500 ribu terus yang keluar. Berarti 150 tahun lagi rakyat menunggu yang namanya sertifikat. Saya tidak mau kerja dengan cara-cara itu. Saya akan cek terus," ungkapnya.

Bahkan, Presiden menyatakan bahwa dirinya juga tak segan untuk mengganti jajarannya apabila tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan pemerintah.

Dalam kesempatan itu, Presiden berpesan kepada masyarakat penerima sertifikat untuk menjaga dan menyimpan sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman. Selain itu, Presiden juga meminta mereka untuk melakukan kalkulasi terlebih dahulu bila ingin mengagunkan sertifikatnya di bank.

"Silakan ini dipakai jaminan ke bank, dipakai untuk agunan ke bank, tapi hati-hati saya titip dihitung dulu bisa mencicil tidak setiap bulan? Bisa mengangsur tidak setiap bulan? Kalau _ndak_, jangan!," ujar Presiden.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil melaporkan bahwa dari 2.658.921 bidang tanah yang ada di Provinsi Maluku, baru sekitar 14 persen atau 381.925 bidang tanah yang bersertifikat.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Maluku Said Assagaff.

Lawatan Sekretaris Negara Maroko ke Indonesia

Lawatan Ibu Mounia BOUCETTA ke Indonesia

Jakarta - Yang Terhormat Ibu Mounia BOUCETTA, Sekretaris Negara Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Kerajaan Maroko melakukan kunjungan ke Indonesia, Selasa (13/2/18)

Dalam lawatannya ke Indonesia, Ibu Mounia BOUCETTA diawali pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, AM Fachir. Pertemuan dilakukan di kantor Kemenlu Pejambon, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Februari 2018, pukul 11.00 WIB.

Dalam rapat tersebut, menurut AM Fachir, wujud kerjasama secara bilateral dengan Maroko, yakni bagaimana menerjemahkan hubungan yang baik kedalam sebuah kerjasama yang saling menguntungkan. Wamenlu juga menekankan perlunya para pelaku bisnis difasilitasi dengan baik, antara lain melalui perjanjian.

“Januari kemarin kita menyampaikan draft Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Maroko yang akan segera mereka bahas. Dan kita minta supaya ada time frame yang sesingkat mungkin, bagaimana agar perjanjian itu bisa segera terealisir. Karena itu akan membantu para pelaku bisnis untuk semakin meningkatkan kinerja mereka,” ungkap Wamenlu RI kepada wartawan, Selasa (13/2/18).

Setelah melakukan pembahasan kerjasama dengan Wamenlu RI, Sekretaris Negara Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Kerajaan Maroko melanjutkan kunjungannya ke kantor sekretariat ASEAN di Jalan Sisimangaraja, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Pertemuan antara Mounia BOUCETTA    dengan Sekretaris Jenderal ASEAN pada pukul 14:00 di Sekretariat ASEAN, dilanjutkan meeting dengan Komite Perwakilan Tetap ASEAN pukul 14.30 masih di kantor Sekretariat ASEAN, Jakarta Selatan.

Setelah dari kantor sekretariat ASEAN, Ibu Mounia BOUCETTA langsung menuju gedung wakil rakyat yang berada di Senayan Jakarta Pusat.

Di gedung DPR RI, Mounia BOUCETTA melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Majelis Parlemen ASEAN (AIPA), Isra Sunthornvut, pukul 16.30 di AIPA Secretariat - Senat DPR RI, di gedung Nusantara III, lantai 6, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/18). (syf/red)

Wamenlu Bahas Kerjasama Bilateral Dengan Maroko

Wamenlu Bahas Kerjasama Bilateral Dengan Maroko Pasca Menurunnya Volume Perdagangan

Jakarta – Wakil Menteri Luar Negeri RI, AM Fachir, Selasa (13/02) menerima kunjungan bilateral dari Wakil Menteri Luar Negeri Maroko, Mounia Boucetta di kantor Kemenlu Pejambon, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Februari 2018.

Menurut Wamenlu wujud kerjasama secara bilateral khususnya dengan Maroko, yakni bagaimana menerjemahkan hubungan yang baik kedalam sebuah kerjasama yang saling menguntungkan. Wamenlu juga menekankan perlunya para pelaku bisnis difasilitasi dengan baik, antara lain melalui perjanjian.

“Januari kemarin kita menyampaikan draft Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Maroko yang akan segera mereka bahas. Dan kita minta supaya ada time frame yang sesingkat mungkin, bagaimana agar perjanjian itu bisa segera terealisir. Karena itu akan membantu para pelaku bisnis untuk semakin meningkatkan kinerja mereka,” ungkap Wamenlu.

Kemenlu terdorong untuk memfasilitasi hal ini pasca menurunnya volume perdagangan Indonesia, dari 150.000 US Dollar turun signifikan menjadi 110.000 US Dollar.

Selain itu, Indonesia juga banyak membutuhkan barang-barang dari Maroko antara lain kebutuhan akan fosfat sebagai pupuk. Dengan demikian kebutuhan pupuk dapat terpenuhi dengan potensi yang dimiliki oleh Maroko.

“Kita juga berdiskusi tentang bagaimana mempromosikan moderasi. Jadi mereka punya program, kita juga punya program, baik mempromosikan moderasi terus kemudian dialog lintas agama. Kita punya program yang sama, kemudian bisa dikerjasamakan antara Maroko dengan Indonesia,” ulas Wamenlu.

Dalam kerjasama bilateral ini, Maroko menyampaikan keinginan dan minatnya untuk menjadi partner sectoral dari ASEAN. Hasil pembahasan dalam kunjungan bilateral ini juga akan didiskusikan dengan Negara anggota ASEAN lainnya.

“Tadi kita sampaikan beberapa pemikiran antara lain adalah perlu berbicara dengan semua Negara ASEAN. Pada saat yang sama juga mengidentifikasi sektor-sektor apa yang potensial untk dikerjasamakan, terutama didasarkan kepada yang sudah ada sekarang ini. Karena mereka punya 5 perwakilan di Negara ASEAN, nah itu kita dorong juga agar ikut membantu memberikan, mengidentifikasi dan memperkuat argumentasi,” jelas Wamenlu. (YH/Red)

Wartawan Diancam, JakartaDaily Resmi Laporkan Oknum Ketua DPC Forkorindo Tulang Bawang Ke Polisi

Wartawan Diancam, JakartaDaily Resmi Laporkan Oknum Ketua DPC Forkorindo Tulang Bawang Ke Polisi

Lampung, Kasus penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2017 yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang diduga ada penyelewengan dan menjadi ajang korupsi, berbuntut panjang.

Pasalnya, Redaksi dan Kepala Biro JakartaDaily.ID wilayah Tulang Bawang telah mendapat perlakuan tidak menyenangkan, berupa pengancaman yang yang dilakukan oknum  Ketua DPC LSM Forkorindo Kabupaten Tulang Bawang Lampung, atas nama Alian Toni (38).

Ihwal ancaman itu bermula pada hari sabtu, tanggal 10 Februari 2018 telah terjadi kasus pengancaman kekerasan lewat seluler oleh oknum yang mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua DPC LSM Forkorindo Kabupaten Tulang Bawang Lampung, atas nama Alian Toni (38) kepada salah satu wartawan jakartadaily.id atas nama Chandra Foetra S. (31).

Pengancaman tersebut terjadi pada saat Chandra Foetra S (pelapor) sedang dirawat dirumah sakit penawar medika yang beralamatkan di Jl. Lintas Timur Simpang Penawar, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

Adapun barang bukti yang dilaporkan adalah screnshut photo loq panggilan antara pelapor dan terlapor yang telah diprintout,  screnshut percakapan lewat sms seluler antara pelapor dan terlapor, dan rekaman suara pengancaman lewat seluler milik pelapor yang telah disimpan didalam playdisk warna hitam yang berbunyi "Saya udah nggak tahan lagi, saya udah nggak tahan lagi ya, kamu ketemu saya ya, kamu bawa pistol kamu, bawa kamu senjata tajam kamu, mana diantata dua kita yang mati duluan, kalau kamu berani kamu naikin beritanya, kamu ditantang Kalam (Kabid Sapras Disdik Tulang Bawang) Anjxxng, kamu bilang sama Wartawan kawan-kawan kamu ya," ungkap Alian Toni (terlapor) kepada Chandra Foetra S (pelapor).

Kronologis singkat terjadinya pengancaman berawal, pada hari sabtu, 10 Februari 2018, sekitar pukul 13:30 wib, wartawan atas nama Chandra Foetra S (Pelapor) mempertanyakan kelanjutan berita dugaan penyelewengan dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2017 yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Tulang Bawang yang diungkapkan oleh Alian Toni kepada wartawan bahwa dinas pendidikan tulang bawang diduga telah membagi-bagikan uang keamanan dana DAK tahun anggaran 2017 kepada sejumlah oknum wartawan dan LSM dan diduga dana tersebut dijadikan ajang korupsi oleh kepala bidang sarana dan prasarana (kabid sapras) Disdik Tuba atas nama Kalam, dan berita tersebut sempat menjadi viral disejumlah media nasional, namun ketika dipertanyakan kembali, Alian Toni (terlapor) malah marah-marah dan mengancam akan menganiaya wartawan atas nama Chandra Foetra S ( pelapor).

Kasus ancaman ini tadi malam (11/2) telah secara resmi dilaporkan ke Polres Tulang Bawang, berdasarkan laporan NoPOl: LP/48/II/2018/ POLDA LPG/RES TUBA, tanggal 11 Februari 2018.

Atas dasar perkara pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 45B UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Menanggapi hal ini, Pemimpin Redaksi JakartaDaily.Id Hadi Suprapto SH menilai ancaman ini sudah tidak dapat dibernarkan.

"Karena ini sudah masuk ranah hukum, maka kami proses melalui jalur hukum," katanya, hari ini.

Menurutnya, Sesuai ketentuan Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers menegaskan penggunaan hak jawab bagi orang yang keberatan terhadap suatu pemberitaan. Jika hak jawab tidak digunakan, hal itu menunjukkan bahwa orang tersebut tidak merasa keberatan terhadap suatu pemberitaan.

”Di Indonesia jika tidak berkenan dengan suatu pemberitaan, maka pihak yang dirugikan bisa dilakukan dengan hak jawab dan itu sudah diatur dengan UU No 40/1999 tentang Pers. Penyelesaian dilakukan dengan hak koreksi dan hak jawab, bukan ancaman,” kata Bung Hadi.